Wapres Tegaskan Tidak Ada Revisi 35000 MW

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan bahwa tidak ada revisi atau perubahan rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) menjadi 16.000 MW. Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyatakan terjadi revisi pembangunan pembangkit listrik tersebut

“Tidak usah bicara lagi deh. Kalau sudah ditetapkan, ditetapkan. Siapa yang bilang diubah? Yang menetapkan? Memangnya, Menko (Menteri Koordinator) bisa ubah Presiden?” kata JK ketika kembali ditanya mengenai revisi pembangunan pembangkit listrik, Selasa (8/9).

Bahkan, JK mengaku telah mengkonfirmasi kepada Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN) perihal revisi 35000 MW. Tidak benar (revisi pembangunan pembangkit listrik). Saya sudah cek Dirut PLN, tidak ada pembicaraan itu,” ujarnya. Namun, JK mengaku sudah tidak mau ambil pusing terhadap pernyataan yang dilontarkan Rizal Ramli.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga secara tidak langsung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyetujui perihal perubahan rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

“Detilnya saya tidak tahu (perubahan rencana pembangunan pembangkit listrik). Setahu saya, pak Presiden belum pernah bahas secara spesifik. Selama ini ditargetkan seperti tertulis (35.000 MW),” kata Pratikno yang ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9).

Selain itu, Pratikno juga mengaku belum menerima laporan dari Kementerian Koordinator (Kemko) Kemaritiman mengenai revisi rencana tersebut. Seperti diketahui, usai memimpin rapat mengenai kelistrikan di Kantor Kemko Kemaritiman, Jakarta, Menko Maritim Rizal Ramli kembali mengimgkapkan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 mw tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun.

Info Terkait :   Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia

Menurutnya, jika pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW selesai dalam lima tahun, akan ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sebesar 21.000 MW.

“PLN akan mengalami kapasitas lebih dari beban puncak hingga 2019 yang menurut perhitungan kami sebesar 74.000 MW yaitu 21.331 MW kapasitas listrik yang idle (tidak terpakai),” paparnya, Senin (7/9).

Selain itu, ungkapnya, jika proyek 35.000 MW terlaksana hingga tahun 2019 maka akan melebihi permintaan. Sehingga Perusahaan listrik Negara (PLN) wajib membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun.

Lebih lanjut, Rizal juga mengatakan bahwa target yang paling mungkin direalisasikan pemerintah dalam lima tahun adalah sebesar 16.000, hingga 18.000 MW.

Sumber : Investor Daily 9 September 2015

Updated on     Info Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *