Subsidi Dicabut Jokowi : Perlu Rekonsiliasi Data Keluarga Miskin

listrik-rumah-tangga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan diperlukan rekonsiliasi antara pengguna listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA dengan data keluarga miskin serta rentan miskin di Tanah Air. Hal ini diperlukan agar subsidi listrik yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

“Saya minta agar ada rekonsiliasi antara pengguna listrik 450 dan 900 VA dengan data keluarga miskin dan rentan miskin,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas tentang Tarif Dasar Listrik (TDL) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir untuk mengkalkulasi secara cermat pengalihan subsidi listrik. “Dampak pengalihan subsidi ini nantinya bisa kita kurangi sebesar-besarnya,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan Dirut PLN untuk menerapkan diskon tarif hingga 30% kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti yang diberlakukan pada industri skala besar.

“Saya ingin mengingatkan, dalam paket deregulasi lalu, industri diberikan diskon penggunaan listrik pada malam hari sebesar 30%. Yang ini hati-hati, tolong dilihat di lapangan, karena data yang saya punya banyak usaha mikro yang masuk dalam lingkup ini,” kata Presiden Jokowi.

Kalkulasi Cermat Pencabutan Subsidi

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir mengkalkulasi secara cermat keputusan pencabutan subsidi listrik bagi kelompok pengguna 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA Presiden Jokowi mengatakan jangan sampai pencabutan subsidi nantinya menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Info Terkait :   Keluarga Miskin Tapi Subsidi Listrik 900VA Dicabut? Silakan Mengadu

“Langkah dan kalkulasi seperti itu perlu betul-betul dihitung, sehingga jangan sampai nantinya hal berkaitan dengan TDL ini menjadi masalah di masyarakat,” kata Presiden.

Dia mengatakan, PLN sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib mencermati kelompok pelanggan, yang benar-benar membutuhkan diskon, seperti yang sebelumnya diberikan kepada kelompok industri.

Menurut Presiden Jokowi, pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di desa-desa, seperti tukang jahit juga berhak mendapatkan diskon 30%.

“Jangan sampai timbul anggapan, kita memberikan bantuan insentif kepada usaha besar dengan diskon pada malam hari dan kita mencabut subsidi untuk UMKM yang ada di kampung-kampung dan desa-desa,” kata dia.

Sebelumnya, Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, tahun depan lebih dari 20 juta pelanggan listrik PLN berdaya 900 VA akan dimigrasi ke daya yang lebih tinggi. Penghematan subsidi yang diperoleh dari migrasi ini ditaksir mencapai Rp 30 triliun.

Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memastikan, dalam waktu dekat tidak ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL). “Tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik dalam waktu dekat, karena semua masih dikaji,” kata Sudirman usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Dia mengatakan, rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) khusus membahas tentang tarif dasar listrik.

Info Terkait :   PLN Akan Ubah Haluan Bisnis, Pembangkit Listrik Dibangun Swasta

Pemerintah, lanjut Sudirman, tetap berkukuh tidak akan melakukan perubahan untuk pemasangan listrik 450 Volt Ampere (VA). Untuk itu, dia berharap, persoalan TDL tidak akan menjadi polemik berkepanjangan di masyarakaL

“Tidak akan ada perubahan. Jadi, tidak perlu dilakukan spekulasi mengenai 450 VA ke bawah, tetap di harga semula. Sedang dikaji juga cara rekonsiliasi data pelanggan,” katanya.

Sumber : Investor Daily 5 November 2015

2 thoughts on “Subsidi Dicabut Jokowi : Perlu Rekonsiliasi Data Keluarga Miskin

  1. mtjiptoherlambang says:

    900kwh…itu sudah standat kebutuhan rakyat…! Mengapa harus dipungkiri lagi….ini bukti suatu kemajuan bangsa ini….jangan berasumsi keluarga mampu dan tidak mampu alangkahnaifnya bila pempin bangsa mengasumsikan kemiskinan pada penggunaan sumberdaya alam yg notabene adalah milik rakya…! Didalam UUD’45 pasal 33..sudah jelas diatur tentang yg milik rakyat dan pemerintah untuk mengatur apa yg menjadi milik rakyat dan digunakan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat…! Mungkin saya perlu untuk mengingatkan lagi pada Jokowi ….suahkah dipahami dandijalankan pasal tsbt….? Jangan lagi mengakomodir sebagi rakyat miskin dalam hal ini…..!

    1. mtjiptoherlambang says:

      Kenaikan tarif dasar listrik pada pengguna 900kwh..! Yg notabene banyak pengguna tarif dasar tsb. Saya adalah pengguna tsb…! Kenaikan yg tidak relefan dgn inkam saya kebutuhan rumahtangga bukan hanya listrk saja..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *