Proyek 35.000 MW Dapat Perlindungan Hukum

program-35000-MW

Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberi perlindungan hukum dalam pelaksanaan megaproyek ketenagalistrikan nasional 35.000 megawatt (MW). Hal ini merupakan hasil pertemuan selama 90 menit antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B. Panjaitan, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo dengan jajaran Direksi PT PLN (persero) di kantor PLN, Jumat (4/9).

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, pembebasan lahan menjadi kendala dalam proyek ketenagalistrikan. Dia menyebut dibutuhkan lahan dengan total 80.000 meter persegi untuk jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilometer. Setiap kilometer jaringan tersebut membutuhkan dua tiang transmisi, sehingga ada lebih dari 80.000 tiang yang bakal berdiri. Masing-masing tiang itu membutuhkan tapak seluas 800-1.000 meter persegi.

Sofyan menuturkan, soal harga lahan yang lebih tinggi dari harga patokan (ceiling price) bakal dijelaskan kepada penegak hukum. Nantinya Kepolisian dan Kejaksaan bakal memberi opini hukum yang menjadi landasan PLN untuk membayar lahan tersebut dengan harga di atas ceiling price. Opini hukum itu menjadi bukti otentik PLN sehingga terlindungi dari upaya kriminalisasi.

“Catatan keputusan (itu membuat) kami didukung oleh aparat. Bahwa uang itu bukan untuk pribadi tapi ini untuk kepentingan negara sehingga negara tidak dirugikan,” kata Sofyan di Jakarta, Kamis (3/9).

Selain lahan, Sofyan mengungkapkan tender pengadaan kerap menjadi perkara yang dilaporkan kepada penegak hukum. Biasanya yang melaporkan itu merupakan pihak yang kalah tender. Selama ini pelaporan itu membuat proyek listrik tertunda lantaran pemenang tender harus bolak-balik mendatangi kantor penegak hukum untuk menjalani pemeriksaan.

Info Terkait :   PLN Pulihkan Pasokan Listrik Sumatera Barat

“Ke depan tidak ada lagi dipanggil. Akan langsung ke atas ke Dirut atau Menterinya. Nanti Menteri akan lapor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). BPK yang periksa, kalau ada ketentuan salah baru diserahkan ke Kepolisian,” tuturnya.

Menko Luhut menegaskan aparat hukum mengawal mega proyek 35.000 MW ini supaya tepat waktu. Dia juga menegaskan seluruh pengerjaan proyek 35.000 MW harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika berjalan sesuai koridor, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. “Kami dari Polhukam akan bersama-sama untuk menjaga, mendorong supaya proyek itu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Kapolri Badrodin meminta manajemen PLN menginventarisasi seluruh permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ketenagalistrikan. Pemetaan masalah itu memudahkan Polri untuk mengurai dan memberikan solusi. Solusi itu bisa didapat dari hasil diskusi dengan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Jaksa Agung Prasetyo mengatakan program listrik 35.000 MW merupakan kebutuhan. Oleh sebab itu Korps Adyaksa mendukung penuh, mengawal dan mengamankan keberhasilan program ini. Pengawalan yang diberikan berupa pendampingan kepada PT PLN dalam setiap proses pengerjaan proyek ketenagalistrikan. Selain itu memberi penerangan hukum, penyuluhan dan juga memberikan pendapat hukum. Seluruh proses itu berdasarkan permintaan PLN.

Sumber : Investor Daily 5 September 2015

Updated on     Info Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *