Program 35000 MW 57,4% Lahan Belum Siap

Lahan untuk pembangkit listrik dalam program 35.000 MW dari 364 lokasi, baru 155 lahan dinyatakan telah siap hingga Maret tahun ini, sedangkan 209 lokasi atau 57,4% belum dibebaskan.

Dari 155 lokasi tersebut, total kapasitas yang akan dibangun sebesar 12.700 megawatt (MW) atau masih di bawah 40%, dari target secara keseluruhan.

Sementara itu, dari lahan yang sudah dibebaskan tersebut, baru 14 lokasi yang sudah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau mewakili 2.700 MW.

Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nasri Sebayang mengatakan, “Jumlah lokasi yang belum dibebaskan tersebut merupakan gabungan lokasi yang akan dibangun pembangkit milik PLN dan pengembang listrik swasta [independent power producer/IPP).”

“Ya perbandingannya [PLN dengan IPP] sekitar fifty-fifty lah,” katanya, Senin (30/3).”

Menurutnya, proses pembebasan lahan menjadi salah satu prioritas perseroan pada tahun ini di samping beberapa persiapan lain, seperti studi kelayakan, AMDAL, dan proses pelelangan.

Rencananya, proses konstruksi untuk program 35.000 MW baru akan dilakukan pada tahun depan setelah sebagian besar persiapan rampung.

Jika mengacu pada rencana pemberian porsi mencapai 60% untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), maka setidaknya semester pertama tahun depan konstruksi untuk PLTU sudah mulai dilakukan. Pasalnya, pembangunan pembangkit yang memakai baban bakar batu bara tersebut membutuhkan waktu 3-4 tahun.

Waktu pembangunan tersebut jauh lebih lama dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang rata-rata hanya menghabiskan 28 bulan.

Info Terkait :   PLN Teken Kontrak PPA 2 PLTMH

“Pembangunan PLTU kan cukup lama. Kalau di bawah 300 MW bisa sekitar 30-33 bulan. Kalau di atas itu sekitar 40 bulan. Untuk yang besar antara 600 MW – 1.000 MW bisa 46-50 bulan,” papamya.

Dia berharap perencanaan program ini lebih matang dibandingkan dengan program percepatan [fast track program/FTP) 1 yang penyelesaiannya terkatung-katung. Selain itu, IPP yang akan membangun mayoritas pembangkit listriknya diharapkan betul-betul memiliki kemampuan baik dari sisi teknis maupun finansial.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan khusus untuk masalah pembebasan lahan, sudah ada UU No. 2/2012 yang bisa digunakan sebagai dasar hukum. Pasalnya, regulasi tersebut memiliki kekuatan memaksa kepada pemilik tanah untuk melepas tanahnya dengan harga nilai jual objek pajak (NJOP).

Menurutnya, pemerintah juga akan ikut turun tangan membantu pembebasan lahan manakala diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara.

Sumber : Bisnis Indonesia 1 April 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *