Porsi PLN di Proyek 35.000 MW Bisa Bertambah

program-35000-MW

Porsi PT PLN (Persero) dalam menggarap proyek nasional ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) berpeluang bertambah. Hal ini akan dimasukkan dalam pembahasan revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024. Pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan itu digelar pada akhir Februari ini.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan sunber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko mengatakan, pemangku kepentingan akan menyampaikan masukan dan pandangan dalam revisi RUPTL tersebut PLN kemudian memasukan kajian tersebut dalam penyusunan RUPTL.

“Akhir bulan ini Kementerian ESDM akan mereview RUPTL dalam bentuk focus grup discussion (FGD). Nanti PLN akan memasukan hasil review ke dalam RUPTL kemudian langsung ditetapkan ESDM,” kata Sujatmiko di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sujatmiko menuturkan dalam RUPTL 2015-2019 porsi PLN menggarap 10.000 MW proyek 35.000 MW. Sedangkan 25.000 MW sisanya dikerjakan oleh pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Namun sejak per tengahan 2015 kemarin ada arahan dari. Wakil Presiden Jusuf Kalla agar porsi PLN dikurangi separuhnya menjadi 5.000 MW saja. Hal ini dilakukan agar PLN fokus pada pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Dia bilang porsi PLN akan ditentukan dalam pembahasan FGD nanti. Namun Sujatmiko menegaskan FGD digelar bukan lantaran PLN bersikukuh pada porsi 10.000 MW.

“Presiden mengatakan listrik urusan negara. Jadi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan (dalam menyusun RUPTL),” jelasnya.

Info Terkait :   Hanya Butuh 16 Ribu MW, Proyek 35 Ribu MW Tak Realistis

Dia mengungkapkan dalam FGD nanti tidak hanya membahas besaran porsi PLN tersebut. Namun juga dibicarakan mengenai dinamika kebutuhan listrik yang berkembang. Sebagai contoh proyek listrik pedesaan yang akan dikerjakan oleh PLN.

Selama ini proyek listrik itu digarap oleh Kementerian ESDM dengan dana dari APBN. Pada tahun ini PLN diberi mandat mengerjakan proyek listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menuturkan revisi RUPTL sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh PLN. Hanya saja pihaknya mengembalikan naskah tersebut dan minta PLN menyempurnakannya lagi. Perbaikan yang diminta antara lain terkait proyek listrik pedesaan. Pasalnya proyek ini mampu meningkatkan ratio elektrifikasi.

Jarman menuturkan porsi PLN bisa saja lebih dari 5.000 MW. Namun hal tersebut tergantung dari kondisi keuangan perseroan. Pemerintah tidak ingin PLN mendapat porsi lebih tapi tidak ditunjang oleh kemampuan finansial. “Kalau PLN mau lebih dari 5.000 MW kondisi keuangannya bagaimana. Mampu engga. Kalau enggak mampu jangan dipaksakan dong,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, revisi RUPTL 2015-2024 ditargetkan rampung pada akhir 2015 kemarin. Namun hingga saat ini pembahasan revisi tersebut belum rampung. RUPTL merupakan perencanaan PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit listrik dan jaringan transmisi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani pernah menyampaikan banyak investor tertarik menggarap proyek listrik di Indonesia. Investor dari Finlandia, Amerika Serikat, Italia dan Australia ingin menggarap potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Namun keinginan itu terbentur dengan RUPTL.

Info Terkait :   Kuntoro Mangkusubroto Jadi Komisaris Utama PLN

Sumber : Investor Daily 23 Februari 2016

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *