PLTU Batang Terkendala Pembebasan Lahan

rencana pltu batang

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah terus tertunda. Proyek yang dicetuskan sejak 2012 hingga saat ini belum terlihat perkembangannya. Pada tahun ini saja, target pembangunan telah beberapa kali meleset.

Apalagi target beroperasi. Optimisme pemerintah yang awalnya yakin pada 2017 pembangkit tersebut dapat mengalirkan listrik harus tergerus lantaran terkendalanya pembangunan.

Akibatnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus merevisi target operasi pembangkit listrik dengan kapasitas 2×1.000 megawatt (MW) mundur menjadi 2019.

Terkendala Pembebasan Lahan

Masalah utama terganjalnya pembangunan proyek pembangkit yang membutuhkan dana senilai US$4 miliar tersebut tak lain adalah pembebasan lahan. Dari total 226 hektare lahan yang dibutuhkan, pembebasan lahan 27 ha terjegal pemahaman masyarakat. Proyek ini sudah terkatung-katung cukup lama.

Tiga tahun, PLN telah berkutat mengurusi pembebasan lahan warga sekitar. Perseroan mengklaim dari total lahan tersebut sejauh ini sudah ada 200 hektare lahan yang dibebaskan oleh pengembang listrik swasta. “Tinggal 9,6 hektare tapi itu juga tidak dibebaskan semua. Hanya yang dekat mesin saja. Totalnya 1-2 hektare,” tegas Direktur Utama PLN Sofyan Basir beberapa waktu lalu.

Perhatian serius terhadap pembangunan pembangkit listrik tersebut juga diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Pihaknya berjanji membantu proses pembebasan lahan agar proses pembangunah berjalan cepat. Presiden sebenarnya memberikan waktu hingga Juni lalu untuk masalah administrasi, sehingga peletakan batu pertama (groundbreaking) segera menyusul. Namun, apa mau dikata hingga kini, proses pembebasan lahan tak kunjung selesai. Berbagai pihak turun tangan untuk menyelesaikan megaproyek ini. Mulai dari Menteri Koordinator Kemaritiman, Kejaksaan Agung, Menteri Agraria dan juga pemerintah daerah setempat.

Info Terkait :   Pendanaan PLTU Batang Rampung April 2016

Untuk aspek lingkungan hidup yang dikhawatirkan timbul selepas beroperasinya pembangkit ini sebenamya sudah menemukan jawaban. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memastikan bahwa PLTU Batang telah memperhitungkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Bahkan secara ekologi sosial, lokasi proyek PLTU Batang jauh lebih baik dibandingkan dengan PLTU Tanjung Jati Jepara.

PLTU Batang Lulus AMDAL

Di lain sisi, Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup Badan lingkungan Hidup (BLH) Jateng Otniel Moeda menegaskan, pembangunan PLTU Batang telah melalui proses Amdal dan telah memperhitungkan dampak sosio-ekonomi. Atas dasar itu, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendukung kelanjutan pembangunan proyek ini.

Namun, warga masih bersikukuh mempertahankan lahannya. Pada beberapa pemberitaan warga disebut meminta ganti rugi pada harga tertinggi yakni Rp5 juta per meter persegi (m²). Pada proses awal, lahan sekitar PLTU Batang ditaksir senilai Rp20.000 per meter persegi (m²). Kurang dari satu tahun, harga lahan merangkak naik di angka Rp100.000 m2. Seiring berjalannya waktu, warga berkukuh meminta nilai ganti rugi Rp3 juta per m², hingga harga tertinggi Rp5 juta per m².

Untuk masalah peraturan pembebasan lahan, PLN telah mengantongi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perseroan juga telah menganggarkan nilai total pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan dana senilai Rp1,8 miliar. Dengan begitu, seharusnya pembebasan lahan dapat berjalan. Namun, pengimplementasian peraturan tersebut belum terlihat hingga saat ini.

Info Terkait :   PLTU Lontar 1x315 MW Siap Dibangun

Kehadiran PLTU Batang digadang-gadang menjadi sangat krusial dianggap sebagai proyek krusial. Sebab PLN memperkirakan apabila proyek ini tidak segera terwujud, maka wilayah Jawa, Bali dan sekitamya akan mengalami kelangkaan listrik pada 2017-2018.

Pengoperasian PLTU Batang juga akan memberikan percepatan bagi pengembangan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja serta dapat menarik investasi barn ke daerah Batang. PLTU Batang merupakan proyek infrastruktur perdana dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintahan Swasta (KPS) antara PT Perusahaan Listrik Negara dengan PT Bhimasena Power Indonesia.

Dinantinya kehadiran PLTU Batang ini rupanya membuat Gubemur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak tinggal diam. Akhir Juni lain, pihaknya telah mengeluarkan izin penetapan lokasi yang akan dijadikan pembangkit. Dengan dikantonginya izin ini oleh PLN diharapkan proses pembebasan lahan akan menjadi lebih cepat, sehingga investor juga dapat melakukan financial closing.

Wakil Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN) Agung Wicaksono menyebutkan proses administrasi setelah diterbitkannya izin penetapan lokasi tersebut akan sepenuhnya selesai pada Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo lebih optimistis lagi, dia mengatakan proses administrasi dapat selesai bulan ini disusul dengan pembebasan lahan. Dengan demikian, seharusnya proses pembangunan proyek tidak lagi molor dan target pembangunan tidak lagi harus direvisi.

Sumber : Bisnis Indonesia 8 Juli 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *