PLTN Tidak Masuk dalam Rancangan Energi Nasional

pltn-indonesia

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi opsi terakhir dalam pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri. Rancangan Umum Energi National (RUEN) lebih mengutamakan bauran energi yang berasal dari energi baru terbarukan.

Angguta DEN Sonny Keraf mengalakan, RUEN yung sedang disusun pemerintah berisi rincian langkah-langkah bauran energi hingga 2025. Kementerian ESDM merupakan leading sector penyusunan RUEN. “Ditargetkan RUEN ini selesai Oktober nanti, kami terus mengawalnya. Sampai sekarang sudah selesai sekitar 50%,” kata Sonny di Jakarta, akhir pekan lain.

PLTN adalah Alternatif Terakhir

Sonny menegaskan dalam RUEN tidak ada penjabaran pembangunan PLTN. Pasalnya Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyatakan pengembangan tenaga nuklir merupakan alternatif terakhir. Artinya pemerintah mengedepankan pengembangan energi baru terbarukan.

“Ketika semua potensi energi sudah dikembangkan dan masih ada kekurangan energi, maka nuklir dikerjakan. PLTN itu pilihan terakhir,” jelasnya.

Orientasi RUEN, sebut Sonny, ialah sumber energi digunakan sebagai penggerak ekonomi rakyat sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat induatri. Selain itu, RUEN akan memproyeksikan tingkat kebutuhan energi di setiap daerah supaya kelangkaan energi tidak terjadi.

Menurutnya pengembangan energi baru terbarukan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan investor mulai dari individu, koperasi, maupun korporasi.

Hal ini berbeda dengan PLTN yang memerlukan modal besar dan mendatangkan ahli dari luar negeri untuk menjamin keamanan pembangkit itu. “Semua investor bisa ikut mengembangkan energi baru terbarukan. Ekonomi bergerak,” tutur dia.

Info Terkait :   Dukung Program 35000 MW, Pemerintah akan Impor Gas

Nuklir Menunggu Restu Presiden

Secara terpisah, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Maritje Hutapea mengatakan, pengembangan PLTN berkapasitas 5 ribu megawatt (MW) di Indonesia menunggu restu dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Menteri ESDM Sudirman Said sudah menandatangani buku putih pengembangan PLTN tersebut. Namun dia belum berani membeberkan isi buku putih tersebut.

“Kami menunggu fatwa dari Presiden. Go or not go, begitu Presiden bilang go nuklir, kami sudah siap,” ujarnya.

Maritje menuturkan pembangunan PLTN bisa segera terwujud lantaran sejumlah investor asal Korea maupun Rusia sudah menyatakankesediaannya. Selain itu, sejumlah pemerintah daerah pun berharap adanya PLTN di wilayah mereka dalam memenuhi kebutuhan listrik.

PLTN Butuh Sosialisasi

Hanya saja, sebut Maritje, kesuksesan proyek pembangkit itu tergantung dari sosialisasi manfaat nuklir kepada masyarakat. Sosialisasi itu antara lain mengenai pemahaman tingkat keselamatan proyek PLTN. Dengan begitu masyarakat bisa memahami sehingga tidak menimbulkan resistensi.

“Kami enggak mau gegabah membangun. Yang dikhawatirkan masyarakat masalah safety, kami harus bertanggung jawab. Kami sih tidak khawatir karena BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) sudah mengembangkan,” kata dia.

Sumber : Investor Daily 22 Juni 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *