PLN Akan Tambah 40 Pembangkit Listrik di Kalimantan

pembangkit listrik tenaga gas

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero siap menambah 40 pembangkit berkapasitas 2.852 megawatt (MW) senilai US$ 4 miliar, dalam rangka mendukung infrastruktur energi di Kalimantan.

Tambahan ini melengkapi 30 pembangkit dalam sistem kelistrikan berkapasitas 1.689 MW.

Tambahan Kapasitas Pembangkit 2.852 MW

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, pembangunan 40 pembangkit listrik di Kalimantan berkapasitas 2.852 MW itu akan dirampungkan dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, PLN akan membangun 68 transmisi sepanjang 7.873 kilometer sirkuit (kms) senilai US$ 1,12 miliar dan 115 gardu induk berkapasitas 3.910 megavolt ampere (mva) senilai US$ 324,3 juta.

“Secara umum akan ada tambahan 2.852 MW untuk Kalimantan. Itu lebih kurang pembangkit dan yang terbesar ini pembangkit di mulut tambang, dalam rangka memenuhi elektrifikasi Kalimantan sampai dengan 97,4% pada 2019,” kata dia nsai Rapat Koordinasi BI dan Pemerintah di Balikpapan, Selasa (11/8).

Mekanisme PPP

Menurut dia, pendanaan 40 proyek pembangkit tersebut sebagian akan menggunakan mekanisme public private partnership (PPP). Sebanyak 25 proyek akan dikendalikan PLN, sisanya mekanisme PPP. “Pendanaan nggak ada masalah karena ada juga yang pakai IPP (independent power producer/perusahaan listrik swasta). Konsep yang sama juga diterapkan untuk proyek transmisi. Sementara pendanaan proyek yang langsung kami akan didukung dengan penyertaan modal negara serta direct lending sesuai Perpres penugasan,” tambah dia.

Info Terkait :   PLN Listriki Pulau Terdepan Indonesia

Jika dirinci, 40 proyek tersebut terdiri atas 11 proyek berkapasitas 589 MW pada sistem kelistrikan siaga (cadangan 0-30%) dan sisanya 29 proyek berkapasitas 2.263,2 MW pada sistem kelistrikan normal (cadangan di atas 30%). Berdasarkan sebarannya, sebanyak enam proyek berkapasitas 539 MW berada di Kaltim. Sisanya empat proyek berkapasitas 63 MW berada di Kalimantan Utara (Kaltara), 10 proyek berkapasitas 434 MW di Kalbar, dan 10 proyek berkapasitas 653 MW di Kalsel dan Kalteng.

Pembangkit Terkendala Lahan

Sofyan mengakui, dari 40 proyek tersebut, hingga kini masih ada 14 proyek yang dalam proses pembebasan tanah atau belum Tebas 100%, yakni sembilan proyek PLN dan sisanya enam proyek IPP. Tanpa dukungan pemerintah daerah, proses pembebasan bisa memakan waktu 495-721 hari, sudah termasuk tahapan mendapat alternatif lokasi, site scoring, rakor penetapan lokasi, site investigation, permintaan perizinan lokasi, feasibility study, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan, serta penyerahan pengadaan tanah.

“Dukungan yang diperlukan seperti alternatif kemungkinan penggunaan tanah pemda/BUMD, persetujuan prinsip pelaksanaan proyek, persetujuan andal/amdal, izin penetapan lokasi, izin mendirikan bangungnan (IMB), serta sewa,” kata Sofyan.

Ia mengilustrasikan, untuk membangun PLTG Kaltim Peaker 2 berkapasitas 100 MW yang baru memasuki tahap FS pada 28 Juli lalu, perizinan lingkungan dan pengadaan tanah proyek selambat-lambatnya terselesaikan pada semester-II 2016, agar proyek tersebut bisa beroperasi pada 2018.

Info Terkait :   Subsidi Dicabut Jokowi : Perlu Rekonsiliasi Data Keluarga Miskin

Selain itu, diperlukan kepastian 1 alokasi energi primer gas dalam bentuk kontrak selambatnya pada 1 semester-II 2017.

Penyederhanaan Perizinan

“Kami harap penyederhanaan perizinan ketenagalistrikan yang akan dilimpahkan Kementerian ESDM ke BKPM (Badan. Koordinasi Penanaman Modal) menjadikan 27 perizinan kelistrikan (SLA) saat ini bisa dipangkas dari 930 hari menjadi 268 hari saja,” kata dia.

Tersedianya infrastruktur listrik di Kalimantan nanti, kata Sofyan, diharapkan bisa meningkatkan rasio konsumsi, listrik per kapita Indonesia yang masih 0,8, atau terendah kedua setelah Pakistan dan pada akhirnya menyediakan listrik yang murah bagi industri untuk dapat lebih berdaya saing.

“Tarif listrik Indonesia untuk rumah tangga (RT) sebesar Rp 1.469 per kWh, dibanding Vietnam Rp 1.120 per kWh, tarif listrik bisnis besar Rp 1.158 per kWh, dibanding Thailand Rp 1.114 per kWh, sementara untuk Industri besar Rp 1.012 per kWh, berbanding Vietnam Rp 777 per kWh,” kata Sofyan.

Sumber : Investor Daily 12 Agustus 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *