PT PLN (Persero) bakal membuka layanan satu pintu untuk penyambungan listrik baru. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pasokan setrum.
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Sujatmiko mengatakan, meskipun sudah membaik, peringkat Indonesia terkait kemudahan mendapatkan sambungan listrik, (getting electricity) dinilai belum ideal. Saat ini Indonesia berada di peringkat 46 lantaran penyambungan baru listrik masih rumit dan membutuhkan waktu cukup lama.
Menurut dia, penyambungan listrik masih harus melalui lima tahapan prosedur dan membutuhkan waktu 79 hari. Pemerintah menginginkan keduanya dipangkas menjadi tiga tahapan prosedur dan hanya dalam 40 hari saja.
“Karenanya kami sepakat untuk membuka layanan satu pintu untuk penyambungan baru melalui PLN mulai 1 Januari 2016,” kata dia dalam Coffee Morning Soft Launching Layanan Satu Pintu Penyambungan Baru di Jakarta, Kamis (21/1).
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengakui masih ruwetnya penyambungan listrik bagi pelanggan baru. Untuk mendapatkan pasokan setrum, pelanggan disyaratkan memperoleh surat layak operasi (SLO) untuk bangunan miliknya dari Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT TR). Untuk memperoleh SLO
ini, instalasi listrik di bangunan milik calon pelanggan harus dikerjakan oleh instalatir bersertifikasi.
Masalah muncul, lanjut dia, pada upaya masyarakat untuk memperoleh SLO ini. “Ada biaya-biaya tambahan yang tak terduga, tidak seperti yang tertera dalam website PLN. Jadi di lapangan banyak ketidakjelasan dan ketidakpastian,” ujar dia.
Dengan layanan satu pintu, PLN bertekad menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut Sehingga untuk mendapatkan sambungan listrik, jelas. Benny, masyarakat hanya perlu menghubungi PIN. Masyarakat tinggal membayar sesuai dengan tipe rumah dan kebutuhan listriknya sesuai tarif yang nanti akan ditetapkan.
“Nanti PLN yang menghubungi instalatir dan LIT TR untuk masalah instalasi dan sertifikasinya,” jelasnya.
Menurut Benny, usulan dibukanya layanan satu pintu ini memang datang dari pihaknya. Usulan ini disambut baik pemerintah dan PLN diminta menerapkannya mulai 1 Januari 2016. Diakuinya, PLN saat ini masih kelabakan mengurus layanan satu pintu ini lantaran perkiraan awalnya layanan satu pintu baru akan diterapkan mulai Juli 2016.
Tingkatkan Keamanan
Benny menjelaskan SLO tersebut guna memastikan bahwa instalasi yang terpasang di bangunan milik masyarakat terjamin aman. PLN sangat berkepentingan soal SLO ini mengingat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tanggung jawab akhir soal instalasi listrik ada di tangan PLN.
“Artinya kalau nanti ada kejadian kesetrum, kebakaran, atau lainnya, PLN yang tanggung jawab. Kalau ada yang sampai meninggal dunia, petugas PLN bisa dipenjarakan,” papar dia.
Padahal realitanya, SLO yang diterbitkan oleh lembaga yang tersertifikasi bari 40% dari total surat kelayakan yang ditermina PLN. Sehingga, separuh lebih SLO yang ada saat ini tidak jelas dari mana sumbernya. Karena itulah, PLN berkepentingan seluruh agar bangunan masyarakat dilengkapi dengan SLO dari lembaga tersertifikasi.
“Paling lambat mulai 1 Januari 2017, kami tidak akan menyambung listrik jika instalasi dikerjakan bukan oleh instalatir yang sah,” tegas Benny.
Meski demikian, lanjut dia, perseroan memberikan masa transisi. Bangunan yang sudah terlanjur instalasinya dikerjakan bukan oleh instalatir terdaftar tetap masih bisa memperolel SLO. Sementara itu, pemerintah, PLN instalatir, dan LTT akan melakukai sosialisasi ke masyarakat
“Kemudian untuk rumah yang su dah terlanjur dialiri listrik dan belun tersertifikasi, nanti secara bertahap mengikuti. Kan lifetime instalasi iti 8-10 tahun, jadi rasanya sudah layal setiap rumah tangga memperbarr instalasi dan ini harus diberi tahu, jelas dia.
Sumber : Investor Daily 22 Januari 2016