Perpres Kelistrikan Dinanti

listrik indonesia

Peraturan presiden akan mengharmonisasikan aturan-aturan sebelumnya demi mempercepat realisasi proyek-proyek listrik nasional.

Meskipun telah mulai menampakkan hasil, pembangunan proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW) masih perlu vitamin percepatan. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk memupus sejumlah kendala yang menghambat pengembangan program tersebut.

Karena itu, rencana penerbitan peraturan presiden (perpres) tentang percepatan pembangunan proyek ketenagalistrikan 35 ribu MW amat dinantikan, terutama untuk memberikan kepastian hukum.

Hal itu ditegaskan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (persero) Sofyan Basir saat menanggapi bakal keluarnya perpres kelistrikan pada pekan depan. Ia menyebut ada beberapa persoalan yang menghambat pembangunan transmisi.

“Kendala yang dialami PLN seperti pembebasan lahan untuk pembangunan transmisi. Ada juga kesulitan dalam pengambilan keputusan penyelesaian terhadap pembangkit mangkrak karena tidak ada perlindungan hukum,” urai Sofyan kepada Media Indonesia saat dihubungi, kemarin.

Ia mengungkapkan lebih dari 30 pembangkit tidak bisa diselesaikan pembangunannya lantaran terhambat persoalan teknis, finansial, dan legalitas. Puluhan pembangkit itu sebagian besar berskala kecil dan tersebar di berbagai daerah. Pihaknya pun amat antusias dengan perpres yang sudah dirumuskan sejak tahun lalu itu.

“Kita sangat tunggu, apalagi PLN juga yang mengajukan. Perpres sekiranya menyangkut aspek legal dan kebijakan pembebasan lahan juga,” jelasnya.

Di Kantor Wakil Presiden, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengatakan perpres mengenai percepatan pembangunan proyek kelistrikan masih dalam proses finalisasi. “Sedang dalam proses semuanya,” ujar JK, kemarin.

Info Terkait :   Atasi Krisis Listrik, PLN NTB Terkendala Finansial

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, berharap perpres yang akan mengharmonisasikan aturan-aturan sebelumnya itu bisa selesai pada minggu depan. Menurut sepengetahuannya, saat ini pembahasan tinggal memastikan poin-poin utama benar-benar tercantum.

“Saya harapkan sudah (selesai minggu depan) sebab mestinya ini tinggal final touch saja,” tuturnya.

Di antaranya yang menjadi penegasan ialah proyek 35 ribu MW mesti dicantumkan. Selain itu, mengenai bauran energi agar nantinya PLN tidak hanya menggunakan batu bara sebagai sumber tenaga pembangkit. Pun, dimuat mengenai ketentuan serapan konten lokal dan perlindungan terhadap eksekutor proyek listrik. ayanan satu pintu Pada bagian lain, PLN mengeluarkan dua kebijakan baru terkait dengan layanan terhadap konsumen. Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan selambatnya pada 1 Januari 2017, PLN tidak akan menyambungkan aliran listrik ke instalasi yang tidak memenuhi ketentuan sertifikat laik operasi (SLO).

“PLN dan pemerintah juga menyediakan layanan satu pintu sambungan listrik untuk daya hingga 2.220 VA,” sebutnya di Jakarta, kemarin.

Layanan itu mengintegrasikan pusat data dari Ditjen Ketenagalistrikan, PLN, instalator listrik, dan Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah selaku penerbit SLO.

Sumber : Media Indonesia 22 Januari 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *