Perluas Penggunaan Energi Terbarukan

renewable-energy-indonesia

Upaya menurunkan emisi di sektor energi penting dilakukan karena hal itu bisa menjadi penyeimbang atas emisi dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Indonesia.

PEMERINTAH perlu mempercepat dan mem perluas penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor energi.

Sumbangan penurunan emisi di sektor tersebut dinilai akan berpengaruh signifikan dalam pencapaian target penurunan emisi nasional yang di tetapkan sebesar 29% untuk periode 2020-2030.

“Upaya menekan emisi GRK di sektor energi juga menjadi alternatif penyeimbang apabila kebakaran hutan dan lahan (yang mengeluarkan banyak emisi GRK) terus berulang setiap tahunnya. Satu-satunya cara ialah dengan mempercepat dan memperbanyak komposisi pemakaian EBT ini,” ujar Energy Reader Thamrin School, Fabby Tumiwa, dalam diskusi Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Indonesia: Outlook 2016, di Jakarta, Jumat (8/1).

Ia melanjutkan, pada dokumen Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca periode 2010-2020 disebutkan target penurunan emisi sebesar 26%. Sebanyak 16% di antaranya berasal dari sektor energi. “Itu berarti, untuk 2020-2030, penurunan emisi di sektor emisi harus diperbesar,” kata Fabby.

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt hingga 2025 dengan porsi penggunaan EBT dalam proyek itu mencapai 25% dinilai sebagai langkah yang baik.

“Tetapi kita masih harus hitung lebih rinci lagi berapa total emisi yang dikeluarkan,” imbuh Fabby.

Info Terkait :   Pemerintah Akan Bentuk PLN Khusus EBT

Rencana Umum Energi Nasional yang disusun pemerintah tahun lalu juga dinilai sudah tepat. Hanya saja, masih ada ketidakpastian regulasi, terutama dengan pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral No 17 Tahun 2013 mengenai Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik. Padahal, tenaga surya merupakan salah satu EBT. Berdasarkan data yang dikutip dari World Research Institute (WRI), emisi dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 1,62 miliar metrik ton CO2 ekivalen.

“Itu setara dengan 3% dari total GRK yang disebabkan oleh manusia. Karenanya, pemerintah juga harus mencari alternatif dari sektor lain untuk mengurangi emisi,” terang Togu yang juga merupakan Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor itu.

Tentu saja, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan. Togu menilai, ke depan, sebaiknya pemerintah berkonsentrasi di bidang pencegahan. “Sebaiknya rasio anggaran tahun ini 70% untuk pencegahan, sisanya untuk penangan an.” Pemerintah, lanjut Togu, harus bertindak cepat. Pasalnya, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah Sumatera dan Kalimantan bakal mengalami cuaca kering kembali pada Februari.

“Ini akan jadi tes bagi kita semua, apakah kita berhasil menuntaskan masalah ini,” tutup Togu.

Sumber : Media Indonesia 11 Januari 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *