Pengelola Listrik Jangan Merugikan

pln-indonesia

35000 MW Perlu Dikaji Ulang

Tak hanya masalah token listrik, yang lebih substansial, masalah pembangunan infrastruktur pembangkit listrik harus di kaji ulang seiring asumsi ekonomi yang kini berubah. Pertumbuhan ekonomi maupun gerak industri telah melambat, tertekan gejolak ekonomi global maupun depresiasi rupiah yang tajam. Di sisi lain, pembangunan power plant tersebut tetap harus dipercepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan elektrifikasi listrik. Semua warga negara nantinya harus mendapatkan pelayanan dasar seperti listrik, dengan harga terjangkau.

Oleh karena itu, rencana pembangunan powerplant 35.000 MW sampai tahun 2019 harus betul-betul dihitung ulang agar tidak menyebabkan oversupply dan dipastikan program pembangunan berjalan lancar. Jika oversupply tinggi, PLN bisa bangkrut karena harus membeli pasokan listrik yang berlebih dari pengembang listrik swasta. Di sisi lain, jika kurang pasokan, tentunya aliran investasi yang dibutuhkan untuk memacu ekonomi dan menyerap tenaga kerja tidak bakal datang.

Pemerintahan Joko Widodo harus mau membuka mata dan cepat belajar agar kesalahan di masa lalu tidak terulang. Ada banyak kasus, perusahaan tertentu telah mengantongi izin membangun power plant namun itu tak kunjung dilakukan. Ini karena mereka memang tak punya uang, cadangan batubara tak ada, dan minim kemampuan. Mereka hanya berniat mengantongi izin untuk dijual lagi alias menjadi calo. Sementara itu, ada pengusaha yang punya uang, cadangan batubara besar, dan bisa mencari mitra investor besar dari luar negeri, tapi justru sulit mendapat izin.

Info Terkait :   PLN Teken Kontrak PLTU Cilacap Ekspansi 1000 MW

Itulah sebabnya, realisasi proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW I dan 10.000 MW II pada satu dekade pemerintahan Sualo Bambang Yudhoyono jauh di bawah taiget Program pembangkit listrik yang lebih murah seperti di mulut tambang tersendat, sehingga pasokan listrik masih banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) mahal yang harus diimpor PLN.

BBM yang harus diimpor itulah yang menjadi salah satu penyebab PLN rugi lebih dari Rp 10 triliun hanya dalam paruh pertama tahun ini, meski harga minyak dunia turun. Padahal, puluhan triliun rupiah sudah diguyur oleh negara untuk suhsidi listrik per tahun. Itulah sebabnya, pembenahan yang serius dan struktural harus segera dilakukan, termasuk dengan melakukan hedging untuk semua kewajiban dalam dolar. Jika ke depan masih terus merugi, manajemen perusahaan pelat merah ini pun layak diberi kartu merah.

Sumber : Tajuk Investor Daily 11 September 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

Baca Halaman:

2 thoughts on “Pengelola Listrik Jangan Merugikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *