Pemerintah Pusat Diminta Segera Atasi Pemadaman di Nias

pulau-nias

Pemerintah Pusat diminta turun tangan mengatasi pemadaman listrik yang terjadi di Nias, Sumatera Utara, yang terjadi sejak 2 April. Pemadaman itu disebabkan oleh dua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sewa berkapasitas 2×10 megawatt (MW) yang berada di Nias berhenti beroperasi. Kedua mesin PLTD itu terletak di Moawo berkapasitas 10 MW dan Idanoi berkapasitas 10 MW. Saat ini Nias mengalami krisis listrik sebesar 20 MW dari total beban puncak sebesar 24 MW.

Ephorus Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pendeta Tuhoni Telaumbanua mengatakan pemadaman terjadi sekitar pukul 00.00 WIB pada 2 April kemarin. Tidak ada pemberitahuan apapun mengenai rencana pemadaman tersebut.

“Pagi harinya pimpinan gereja, Muspida dan PLN melakukan pertemuan. PLN menjelaskan penyebab pemadaman itu. Mereka berjanji segera mengatasinya,” kata. Tuhoni ketika dihubungi dan Jakarta, Selasa (5/4).

Tuhoni menuturkan PLN tidak memasang target kapan pemadaman berakhir. Namun hanya menjelaskan akan ada solusi jangka pendek dan menengah. Situasi terkini sejumlah titik mengalami pemadaman bergilir sekitar dua hingga empat jam seiring dengan tibanya genset yang didatangkan oleh PLN.

Dia mengungkapkan masyarakat Nias mayoritas menggunakan lampu teplok berbahan bakar minyak tanah serta lilin untuk penerangan di malam hari. Bagi masyarakat mampu, hotel dan rumah sakit mengunakan mesin genset untuk memenuhi kebutuhan setrum. Pemadaman ini berdampak sangat signifikan mulai dari sektor pendidikan, ekonomi hingga peribadahan.

Info Terkait :   PLN: Pemilik PLTD Nias Lakukan Pemutusan Sepihak

Dikatakannya hasil Ujian Nasional di wilayah Nias bakal melorot akibat pemadaman ini. Pasalnya anak sekolah terpaksa belajar dengan penerangan terbatas. “Kondisinya sangat memprihatinkan. Mereka tidak maksimal belajar karena mata mereka tidak sanggup bertahan lama dengan pencahayaan lampu teplok atau lilin,” ujarnya.

Pemadaman pun berimbas pada sektor ekonomi. Tuhoni menuturkan ikan hasil tangkapan nelayan tak mampu bertahan lama lantaran mesin pendingin tak bekerja. Begitu pula dengan sayur mayur. Rumah makan terpaksa menaikkan harga per porsinya lantaran menggunakan mesin genset. Begitu pula dengan jalannya ibadah keagamaan. Suara adzan tak lagi berkumandang seiring pemadaman terjadi. Musik gereja tak mengiringi jalannya ibadah. “Kami minta pemerintah pusat turun tangan mengatasi hal ini,” pinta Tuhoni.

Secara terpisah, Pengamat ketenagalistrikan dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa menyayangkan pemadaman terjadi di Nias yang disebabkan masalah kontrak jual beli. Seharusnya hal tersebut bisa diantisipasi pemerintah. “Sepertinya Pemerintah lepas tangan dan menyerahkan masalah ini kepada PLN. Kami menyayangkan pemadaman bisa terjadi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, permasalahan kontrak jual beli pernah terjadi di pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Borang di Sumatera Selatan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bertindak cepat menyelesaikan masalah kontrak pasokan gas yang berakhir di 13 Oktober 2014 silam. Kala itu Sudirman meminta kebutuhan gas untuk pembangkit tetap dipenuhi meski secara administrasi kontrak belum diteken. Alhasil pemadaman terhindarkan.

Info Terkait :   Listrik Diminta tidak Diputus saat UN

Berulang

Iwa menuturkan pemadaman listrik yang terjadi di Nias menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Pasalnya dalam program ketenagalistrikan 35.000 MW mayoritas disokong oleh pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Dia mengatakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketika listrik dikuasai pihak swasta maka pemadaman di Nias bisa terjadi dikemudian hari. “Saya kuatir kejadian pemadaman akan berulang dan ini bisa jadi pembelajaran. Program 35.000 MW itu kan mayoritas swasta. Pemerintah harus antisipasi ini,” ujarnya.

Dia menuturkan PLN sebagai penyedia listrik seharusnya diberi porsi lebih banyak dalam proyek 35.000 MW. Dia bilang penguasa hajat hidup orang banyak seperti listrik memiliki posisi tawar yang tinggi. Menurutnya pemadaman di Nias lantaran pengembang swasta memiliki posisi tawar yang lebih baik dari pemerintah. “Kejadian di Nias itu kelemahan, kita tidak punya posisi tawar,” ujarnya.

Dalam proyek 35.000 MW porsi PLN sebesar 10.000 MW dan sisanya digarap IPP. Namun porsi itu akan direvisi sehingga PLN hanya mendapatkan 5.000 MW dan 30.000 MW diserahkan ke IPP.

Sumber : Investor Daily 7 April 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *