Pemerintah Pangkas Subsidi Listrik 2016

listrik-rumah-tangga

Pemerintah berencana mengurangi besaran subsidi listrik 2016 menjadi hanya Rp 39,39 triliun atau 55,4-58,7% dari kesepakatan sebelumnya Rp 67-71 triliun.

Pengurangan subsidi lantaran adanya pemangkasan jumlah pelanggan listrik bersubsidi sesuai dengan daftar Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menuturkan, menurut daftar TNP2K, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia mencapai 40% dari total jumlah penduduk atau sekitar 24,7 juta penduduk. Namun, jumlah pelanggan listrik yang menikmati subsidi disebutnya lebih dari itu.

“Artinya kan pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA yang masuk golongan tidak mampu 24,7 juta KL, itu nanti akan dicocokkan dengan daftar. Yang tidak masuk daftar, seharusnya tidak mendapat subsidi,” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dengan berkurangnya jumlah pelanggan yang mendapat subsidi, maka penjualan listrik kepada pelanggan ini berkurang dari 79,76 terawatt hour (TWh) menjadi 50,05 TWh. Sehingga, besaran subsidi yang harus dikucurkan pemerintah juga dapat dipangkas dari Rp 67-71 triliun menjadi Rp 39,39 triliun.

Menurut Jarman, kebijakan ini direncanakan lantaran mengikuti kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR. Dalam catatan rapat dengan Badan Anggaran, pemerintah diminta mengkaji pemberian subsidi listrik kepada masyarakat golongan tidak mampu saja.

Rencananya, bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA yang tidak masuk dalam daftar masyarakat miskin dan rentan miskin TNP2K akan diminta untuk bermigrasi ke golongan 1.300 VA. Seleksi masyarakat yang boleh mendapat subsidi tersebut dilakukan berdasarkan nama dan alamat yang masuk daftar TNP2K tadi.

Info Terkait :   PLN Perbaiki Tower Roboh di Indarung

“Mereka (golongan 450 VA dan 900 VA yang tidak berhak dapat subsidi) bukan naik tarifnya, tetapi diminta migrasi ke 1.300VA secara bertahap tutur Jarman. Terkait bagaimana pelaksanaannya, salah satunya bisa melalui program tambah daya gratis oleh PT PLN (Persero).

Namun untuk detail pelaksanaannya, disebutnya masih harus dibahas lebih lanjut. Pasalnya, rencana pengurangan subsidi itu juga masih harus dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI yang membidangi energi.

Tetapi, sebut Jarman, rancangan kebijakan itu sudah disesuaikan dengan permintaan Komisi VII dan Badan Anggaran. “Komisi VII minta tidak ada kenaikan tarif, ini tidak naik kok. Kemudian Badan Anggaran minta ada kajian, ya ini hasilnya,” jelas dia.

Saat ini, sesuai data PLN, jumlah subsidi yang dikucurkan untuk golongan rumah tangga 450-900 VA mencapai Rp 55 triliun dari total subsidi Rp 66 triliun. Masing-masing memperoleh subsidi Rp 1.085/kWh untuk pelanggan 450 VA dan Rp 895/kWh untuk pelanggan 900VA.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, subsidi listrik 2016 disepakati sebesar Rp 67,7-71 triliun. Angka subsidi ini dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) US$ 60-70/barel, kurs Rp 13.000-13.200, pertumbuhan penjualan listrik 7,5%, volume penjualan listrik 232,62 TWh, dan susut jaringan 8%.

Sumber : Investor Daily 31 Agustus 2015

Updated on     Info Tags: ,

2 thoughts on “Pemerintah Pangkas Subsidi Listrik 2016

  1. slamet says:

    Saya setuju kalau subsidi listrik dirasionalkan, tapi mestinya PLN sudah mengantisipasinya untuk pelanggan baru. Bayak pelanggan baru tergolong mampu tapi masih pasang 900 kva bahkan 450 kva , contohnya rumah kos banyak yg pasang 450 tiap kamar, padahal bosnya kos kan kaya ? Itu yang saya tahu dari orang kaya yang mengakali subsidi listrik.

  2. andra says:

    saya setuju kalo subsidi listrik ditiadakan, tapi untuk kreteria tertentu, khususnya untuk konglomerat,untuk PEGAWAI NEGERI,untuk PEJABAT NEGARA, (ALASAN SAYA KARENA MEREKA TIAP BULAN BERPENGHASILAN TETAP, GAJINYA PUN TINGGI,) BEDA DENGAN WIRASWASTA PENGHASILAN TIDAK TETAP, ITU PUN PASPASAN, BELUM TENTU TIAP HARI DAPAT UANG(PENGHASILAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *