Pemerintah Ambil Alih Listrik di 6 Provinsi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak menampik PT PLN (persero), sebagai BUMN yang ditugaskan negara menyediakan pasokan listrik, memiliki beban yang besar.

Karena itu, pemerintah berencana melepaskan pengelolaan listrik di enam provinsi dari tanggung jawab PLN. Artinya, akan dibentuk badan khusus untuk mengelola ketersediaan listrik di wilayah yang rasio elektrifikasinya rendah.

“Ada sekitar 2 ribu desa yang belum teraliri listrik, sebagian besar berada di wilayah Indonesia timur. Tadi malam kita sampaikan ke PLN. Kalau diperlukan, buat perlakuan khusus. Jadi, kami bisa bentuk badan khusus karena beban PLN begitu besar. Mudah-mudahan PLN legowo. Karena kita mendapatkan masukan dari BKPM, banyak investor yang memiliki kemampuan untuk menyediakan listrik di wilayah yang krisis,” urai Sudirman di Jakarta, kemarin.

Enam provinsi yang dimaksud, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan Pa pua Barat. Pemilihan keenam provinsi berdasarkan karakteristik wilayah kepulauan yang areanya terbilang sulit untuk dijangkau.

Karena itu, diperlukan perlakuan khusus, mengingat pendekatan distribusi listrik dewasa ini cenderung menyasar pulau-pulau besar.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sebanyak 2.519 desa tidak teraliri listrik sama sekali. Pun sebanyak 12.659 desa yang sudah mendapat aliran listrik, pasokannya diketahui tidak layak alias kerap biarpet.

Akses desa terhadap listrik kita akui masih minim. Pemerintah sedang mengupayakan program Indonesia,” katanya.

Info Terkait :   Tarif Listrik Nonsubsidi Naik April 2015

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman mengatakan sampai saat ini pemerintah masih menggodok bentuk badan khusus yang menggantikan tugas PLN. Badan khusus nantinya akan memiliki penugasan penyediaan listrik, mulai dari pembangkit, transmisi, dan distribusi.

Ihwal keterlibatan swasta, Jarman belum bisa memastikan skema badan khusus yang ditujukan untuk menyediakan listrik di enam wilayah. Begitu pula kemungkinan kehadiran anak usaha PLN dalam badan khusus tersebut, masih dalam pembahasan.

Upaya pembentukan badan khusus ini, terang dia, merupakan langkah pemerintah mengejar penambahan rasio elektrifikasi sebesar 3% atau mencapai 90,2% pada 2016.

“Kita lihat dulu, ya. Sekarang keterlibatan swasta sudah dibuka dari segi pembangkit. Untuk swasta memang tidak bisa dilepas, pemerintah harus hadir. Intinya, apa yang mau dilakukan itu sebenarnya untuk mempercepat penyediaan listrik. Kalau peraturannya (UU Ketenagalistrikan) memperbolehkan, kenapa tidak?” ucap Jarman.

Anggota Komisi VII DPR Harry Purnomo menilai defi sit listrik di sejumlah daerah ditengarai karena monopoli PT PLN, khususnya di sektor distribusi. “Seharusnya Kementerian ESDM melakukan kajian kemudahan bagi pemerintah daerah atau swasta mengembangkan ketersediaan listrik di wilayahnya.”

Sumber : Media Indonesia 4 Februari 2016

2 thoughts on “Pemerintah Ambil Alih Listrik di 6 Provinsi

  1. Subagio says:

    Broo..Tergantung dari niat pemerintah untuk melaksanakan itu, kalau diserahkan ke PLN untuk melakukan pembangunan tersebut, saya yakin PLN akan sanggup melaksanakannya. yang penting regulasinya jelas, anggarannya jelas. dukungan penuh dari pemerintah jelas,..! jangan kambing hitamkan byarpet..!..salam hangat broo..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *