Pembangkit Energi Terbarukan Terhambat Regulasi

renewable-energy-indonesia

Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan yang menjadi bagian dari Proyek 35 Ribu Megawatt (MW) sampai sekarang belum berjalan. Penyebabnya, regulasi harga listrik energi terbarukan masih bermasalah.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, porsi pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam Proyek 35 Ribu MW ditargetkan setidaknya 25% atau 8.250 MW. Namun, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) tidak dimasukkan proyek ini lantaran masa konstruksinya terlalu lama.

“Kami memang melelang blok panas bumi tahun ini, tetapi pengerjaannya butuh tujuh tahun, jadi tidak masuk 35 ribu MW. Saya maunya pembangkit untuk Proyek 35 Ribu MW itu yang cepat dan handal,” kata dia di Jakarta, Senin (5/10). Beberapa pembangkit yang akan didorong pembangunannya yakni yang memanfaatkan air, angin, dan matahari.

Namun, diakuinya pembangunan tiga jenis pembangkit energi terbarukan itu belum bisa dijalankan lantaran regulasinya masih bermasalah. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi dasar lelang PLTS dibatalkan setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi). Sementara pelaksanaan Permen 19/2015 tentang harga listrik pembangkit listrik air skala kecil (PLTMH) belum berlangsung baik.

“Sebelumnya, Permen 19/2015 sulit dijalankan karena peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan transaksi menggunakan Rupiah, tetapi ini sudah diatasi. Meski demikian, proyek belum jalan juga,” tutur Rida. Pihaknya akan mencari solusi masalah ini dengan PT PLN (Persero).

Info Terkait :   Akon Lighting Indonesia : Terangi Pemukiman Adat Terpencil

Untuk pembangkit listrik energi angin/bayu (PLTB), pihaknya tengah merampungkan Permen harga listriknya. Harga listrik dari pembangkit ini akan sekitar US$ 10-15 sen per kilowatt hour (kWh). Rencananya, Permen harga listrik ini akan diterbitkan pada alchir September atau awal Oktober.

Padahal untuk PLTB dan PLTS, beberapa pengembang telah meneken perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PLN. Untuk PLTB yakni PT UPC Yogyakarta Bayu Energi untuk PLTB Samas 50 MW dan UPC Energy Group untuk PLTB Siderap 70 MW. Sementara untuk PLTS adalah PT Brantas Adya Surya Energi untuk PLTS Gorontalo 2 MWp dan PT Buana Energi Surya untuk PLTS Sumba Timur 1 Mwp.

Meski demikian, Rida masih optimis untuk mencapai target pengembangan energi terbarukan 8.250 MW. Untuk regulasi harga listrik PLTB dan PLTMH diyakininya akan selesai tahun ini. Sementara untuk PLTS kemungkinan dapat menggunakan Permen harga listrik untuk kelebihan pasokan setrum dari pembangkit swasta.

“Kalau tahun ini selesai semua regulasi, tahun depan kami akan mulai lelang proyek energi baru terbarukan ini,” kata dia. Paralel dengan penyelesaian regulasi, pihaknya juga tengah menyusun proyek-proyek pembangkit yang akan ditawarkan kepada investor.

Sakana Food Depok www.sakana.id

Baca Halaman:

One thought on “Pembangkit Energi Terbarukan Terhambat Regulasi

  1. Kiranya Kapan PLN akan secara resmi mejelaskan kepada masayarakat tentang Tariff Net Metering untuk PLTS skala kecil- Roof Top PV sperti yang di tetapkan oleh kemenrian ESDM?

    Masayarakat penasaran, mereka mau tau, mereka sudah siap menggunakan PLTS untuk atap rumah mereka?

    Kenapa dilambat lambatkan , melecehkan masayarakat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *