Momentum Swasta untuk Bangun Pembangkit Listrik

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam periode lima tahun ke depan (2015-2019). Program kelistrikan ini untuk menjawab kondisi kelistrikan nasional yang sudah defisit di hampir seluruh provinsi, Bahkan, Jawa-Bali menghadapi ancaman krisis listrik pada 2018 akibat molornya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah berkapasitas 2×1.000 MW.

Ancaman krisis listrik tidak hanya di Jawa-Bali. Sedikitnya ada sembilan daerah yang berpotensi mengalami krisis pasokan listrik akibat terlambatnya pembangunan pembangkit listrik dan transmisi di daerah tersebut. Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, sembilan sistem kelistrikan yang mengalami defisit listrik yakni Bangka (defisit pasokan 10,8% dari kebutuhan), Sumatera Utara-Aceh (9%), Kalimantan Barat (8,4%), dan Nusa Tenggara Barat (77%). Kemudian, sistem kelistrikan Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah-Gorontalo yang mengalami defisit pasokan 6,8%, Sumatera Bagian Selatan (4,1%), Maluku (3,8%), Sumatera Barat-Riau (2,7%), dan Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah 543 MW (0,2%).

Dengan gambaran defisit listrik seperti di atas, target pemerintahan Jokowi membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 MW harus direalisasikan untuk mencegah ancaman krisis pasokan listrik di Tanah Air. Defisit listrik terjadi seiring meningkatnya pertumbuban kebutuhan listrik sebesar 7-8% per tahun untuk kegiatan industri, bisnis, dan rumah tangga. Itulah sebabnya pemadaman listrik atau byar pet sudah menjadi hal biasa di daerah-daerah yang pasokan listriknya defisit Ketersediaan pasokan listrik sangat vital bagi Indonesia dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,7% dan akan ditingkatkan menjadi rata-rata 7% mulai 2018. Tanpa adanya pasokan listrik yang cukup, mustahil target pertumbuhan ekonomi sebesar itu bisa dicapai. Selama ini, kersediaan pasokan listrik di Indonesia yang hanya 55.000 MW masih jauh dari kebutuhan. Kurangnya pasokan listrik ini menjadi titik lemah iklim investasi, selain masalah buruknya infrastruktur dan persoalan perizinan untuk membangun pembangkit

Info Terkait :   2016, PLN Kucurkan Investasi Rp 70-80 T

35.000 MW dibutuhkan dana investasi mencapai Rp 1.100 triliun. Karena keterbatasan dana PT PLN (Persero), peran produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) akan lebih besar dari BUMN kelistrikan itu. Dari program 35.000 MW tersebut, pihak swasta diharapkan dapat membangun

25.000 MW dan PLN sebanyak 10.000 MW. Untuk saat ini, pemerintah sudah mendapat komitmen dari pihak swasta sebanyak 15.000 MW, sehingga dnggal mencari tambahan 10.000 MW.

Program listrik 35.000 MW menjadi momentum bagi swasta untuk berperan lebih besar dalam menyediakan pasokan listrik. Apalagi pemerintah akan memberikan sejumlah kemudahan agar perusahaan swasta nasional tertarik menggarap proyek-proyek kelistrikan. Pemerintah akan mempermudah dan memangkas waktu pengiirusan izin alih fungsi lahan untuk pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air. Pengurusan izin alih fungsi hutan diupayakan hanya di bawah 30 hari dan sebelumnya memakan waktu hingga 300 hari. Selain itu, pemerintah sudah menyederhakan jumlah perizinan yang harus dikantongi investor pembangkit listrik menjadi sebanyak 37 izin dari sebelumnya 52 izin.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat sudah menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang membangun pembangkit listrik untuk mempercepat program 35.000 MW. Harapannya, tidak ada lagi hambatan perizinan dalam pelaksanaan program 35.000 MW di daerah. Meski pemerintah sudah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, dukungan dengan inisiatif serupa di provinsi, kabupaten. dan kota sangat dibutuhkan agar program listrik 35.000 MW beijalan mulus.

Pihak swasta saat ini juga sudah mendapatkan kepastian dari sisi harga jual listrik ke PT PLN. Harga jual listrik ke FT PLN kini ditentukan lebih dahulu di depan. Dengan tarif proses seperti itu, swasta akan lebih berani terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik di Tanah Air. Contohnya harga jual listrik PLTU Jeneponto Tahap II di Sulawesi Selatan yang ditetapkan 3,8 sen dolar AS per kWh selama 30 tahun. Tarif itu tidak termasuk batubara yang harganya fluktuatif. Jika harga batubara diperhitungkan, harga jual listrik ke PLN bisa mencapai 8 sen dolar AS.

Info Terkait :   PLTU Adipala Ditargetkan Beroperasi Akhir 2015

PLTU Jeneponto II berkapasitas 2×125 MW yang dibangun Grup Bosowa ini merupakan infrastruktur energi pertama yang akan terealisasi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Kehadian PLTU ini sekaligus akan mendukung kebutuhan listrik untuk kawasan industri di daerah tersebut.

Program listrik 35.000 MW akan menekankan pada penggunaan komponen lokal (local content). Hal ini menjadi momentum bagi industri lokal untuk menciptakan produk-produk pembangkit listrik, baik secara individu mauptin konsorsium. Penggunaan komponen lokal juga bisa menjadi kesempatan bagi teknisi dan insinyur Indonesia untuk mengembangkan teknologi kelistrikan dan sumber daya energi yang lebih maju. Sektor industri nasional yang bergerak di sektor kelistrikan juga bisa berkembang dan terjadi peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Selama ini, yang menjadi pemasok peralatan pembangkit listrik adalah perusahaan-perusahaan dari Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok.

Indonesia dipastikan akan mengalami peningkatan kebutuhan listrik tiap tahun. Di saat harga batubara sedang rendah seperti sekarang ini, pembangunan PLTU yang memakai bahan bakar batubara akan lebih mudah diwujudkan. Namun, untuk mempercepat program 35.000 MW, tantangan ke depan adalah bagaimana menggenjot pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga angin, dan tenaga air.

Sumber : Investor Daily

Sakana Food Depok www.sakana.id
Updated on     Info Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *