Menjamin Ketersediaan Listrik untuk Rakyat

listrik indonesia

Pelayanan PLN Terus Lebih Baik

Sebenamya, tingkat kemudahan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan listrik terus membaik. Hal ini ditandai dengan perolehan peringkat Getting Electricity yang dikeluarkan oleh hasil survei World Bank. Menurut Kepala Sub Direktorat Perlindungan Konsumen listrik Ridwan Dumroh dalam Sosialisasi Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan, jika pada 2012 Indonesia mendapat peringkat 162 di dunia, pada 2014 menduduki peringkat ke-78.

Peningkatan peringkat tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dan kualitas pelayanan penyedia jasa tenaga listrik, termasuk di dalamnya PT PLN, terus membaik. Meski Indonesia masih peringkat ke-6 di level Asean, namun dengan berbagai program dan perbaikan pelayanan, semua pihak optimistis peringkat Indonesia bisa terus meningkat.

Sejak tahun 2002, Ditjen Ketenagalistrikan telah memberlakukan tingkat mutu pelayanan yaitu dengan mendeklarasikan 13 indikator di antaranya kualitas, tegangan, frekuensi, pemadaman, penyambungan. pelanggan baru dan perubahan daya, serta keakuratan pencatatan kWh meter. Sementara itu, pengendalian terhadap susut jaringan tenaga listrik (losses) juga hal yang harus diperhatikan, terutama saat ini pemerintah hanya mensubsidi sekitar sepertiga dan bisnis PLN. Sedangkan dua pertiganya sudah merupakan tarif keekonomian Pengendalian losses penting agar kerugian besar tidak ditanggung oleh penyedia maupun konsumen listrik.

Dalam seminar Bedah Susut Jaringan Tenaga Listrik PT PLN belum lama ini, Dirjen Ketenanagalistrikan Jarman menyatakan, untuk menurunkan losses transmisi, PLN dapat belajar dari pengendalian susut jaringan di luar negeri khususnya di kota New York dan Tokyo. Selain itu, ia berharap pada jaringan distribusi, losses dapat dikendalikan dengan memperhatikan setiap titik penyambungan baru.

Info Terkait :   Migrasi Daya PLN - Layanan Online Perubahan Tarif/Daya PLN

Sedangkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan ketenagalistrikan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Dengan PTSP di daerah, perizinan untuk membangun pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi listrik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dapat lebih cepat. Jarman menyampaikan, saat ini perizinan ketenagalistrikan telah disederhanakan dari 52 izin menjadi 29 izin dan waktu pengurusannya dari 923 hari menjadi 256 hari. Namun, menurut dia, diperlukan pemantauan terkait implementasi dari penyederhanaan tersebut.

Sejak awal 2015, Kementerian ESDM telah mendelegasikan permnan ketenagalistrikan (termasuk energi baru terbarukan/EBT), di antaranya izin operasi, izin panas bumi, penugasan survei pendahuluan panas bumi, penetapan wilayah usaha, dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan data dari Tim PTSP Kementerian ESDM di BKPM, sebanyak 202 Izin Usaha Ketenagalistrikan telah diterbitkan sejak soft launching PTSP Pusat pada 15 Januari 2015 hingga 4 Agustus 2015.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta kementerian dan lembaga-lembaga terkait, maka upaya penyediaan listrik pun akan berjalan lancar, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat segera menikmati pasokan listrik, tanpa kecuali.

Oleh : Euis Rita Hartati

Sumber : Investor Daily 28 September 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

Baca Halaman:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *