Mencabut Akar Masalah Kedaulatan Energi

renewable-energy-indonesia

Indonesia kini menghadapi tiga tantangan energi besar di saat isu kedaulatan energi, kemiskinan energi, dan keseimbangan iklim bersaing untuk diselesaikan terlebih dahulu. Pemerintah juga sudah berusaha mengantisipasi era transformasi energi global dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Dengan jumlah penduduk hampir mencapai 260 juta jiwa, Indonesia ialah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Luas wilayah daratan mencapai 1.810.000 kilometer persegi, menempatkan negara ini di posisi 15 dunia (CIA, 2014).Dengan jumlah pulau sebanyak 17 ribu buah, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan akibatnya pendistribusian energi di seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala yang besar (Measey, 2010).

Keunikan lainnya, tutupan lahan di Indonesia masih didominasi wilayah hutan sebesar 52%, sisanya 13% lahan pertanian, 12% lahan perkebunan, 6% padang rumput, dan 17% perladangan masyarakat (FAOSTAT, 2011). Bisa dikatakan, kompleksitas masalah energi sangat tinggi dan makin rumit ketika pemerintah dituntut memperbaiki peruntukan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di seluruh negeri, terutama masalah perambahan hutan.

Banyak ahli percaya Indonesia kini menghadapi tantangan energi yang sulit diselesaikan, yang didefinisikan sebagai ‘energi trilemma’; ‘Tuntutan atas peningkatan kedaulatan energi, mitigasi perubahan iklim dan kemiskinan energi’. Kedaulatan Energi terancam karena:

  1. sumber energi utama habis,
  2. jaringan listrik dikembangkan ketika minyak murah dan berlimpah,
  3. distribusi minyak sangat tidak efisien dan berisiko terhadap perubahan cuaca,
  4. harga minyak mentah dunia berfluktuasi sangat cepat sehingga menimbulkan persoalan besar dalam menetapkan kebijakan yang tepat untuk pengembangan industri biofuel dalam negeri,
  5. faktor politik lokal masih terus mengintervensi pengembangan sumber energi lokal dan terbarukan.

Agenda energi Indonesia juga menderita kemiskinan energi karena, meskipun cadangan gas dan batu bara masih cukup besar, infrastruktur masih belum terbangun untuk sebagian besar wilayah di Indonesia. Karena itu, meskipun 80,51% dari populasi memiliki akses listrik pada 2013, lebih dari 60% penduduk di perdesaan saat ini masih belum mendapat aliran listrik (World Bank, 2014). Selain itu, 95% dari penduduk perdesaan dan 45% dari penduduk perkotaan masih mengandalkan biomassa tradisional sebagai bahan bakar utama untuk memasak, yang mewakili 72% dari populasi (OECD-IEA, 2006).

Biomassa karena itu dipandang sebagai bagian penting dari agenda energi kita. Pemerintah Indonesia melihat bioenergi sebagai solusi untuk meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi dan kedaulatan energi. Modernisasi bioenergi dapat menambah nilai sumber daya yang ada dan melayani untuk memenuhi meningkatnya permintaan energi, serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terutama di desa-desa miskin energi yang jumlahnya mencapai 12 ribu lebih di seluruh Indonesia.

Upaya penciptaan kebijakan untuk mendorong industri bioenergi telah dilakukan di Indonesia dengan mempromosikan kewajiban mencampur minyak solar dengan biodiesel dan memperkenalkan biogas skala kecil di daerah perdesaan. Namun, kebijakan pengembangan bioenergi modern di Indonesia ini masih dalam masa pertumbuhan awal dan membutuhkan upaya perbaikan terus-menerus. Selain itu, beberapa upaya sebelumnya telah dikritik karena dampak negatif terhadap lingkungan, seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit ke wilayah hutan primer. Insentif dan langkahlangkah khusus diperlukan untuk memanfaatkan potensi biomassa secara maksimal dan berkelanjutan.

Saat ini diperlukan suatu strategi kebijakan secara menyeluruh untuk meningkatkan penyebaran bioenergi di Indonesia yang ditujukan pada pemanfaatan berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan pengembangan yang optimal terhadap berbagai segmen industri bioenergi. Persiapan itu termasuk pembuatan roadmap pengembangan teknologi bioenergi yang tepat dan strategi pemanfaatan wilayah hutan untuk bioenergi secara berkelanjutan.Pendekatan holistis juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing, baik di sektor hutan tanaman industri maupun industri pengolahannya, yang mengarah kepada peningkatan penyediaan layanan energi lokal dan peningkatan swasembada nasional untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Karena itu, pengembangan bioenergi harus diprioritaskan untuk pengurangan kemiskinan masyarakat setempat tempat hutan tanaman industri tersebut berada. Proyek penyediaan bioenergi kepada masyarakat setempat akan mendorong pembangunan ekonomi lokal, mendorong terbentuknya bidang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan setempat.

Selain itu, peningkatan pasokan energi memberikan banyak manfaat tidak langsung lainnya seperti peningkatan pelayanan kesehatan melalui elektrifikasi klinik-klinik desa dan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses terhadap informasi dari luar dan lampu penerangan di semua rumah tangga sehingga proses belajar mengajar bisa lebih optimal.

Pengembangan sektor bioenergi dapat memberikan semua manfaat di atas sambil mempertahankan atau meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di daerah melalui restorasi hutan dan pelestarian sungai. Meningkatnya akses penyediaan listrik kepada masyarakat miskin di perdesaan juga akan berdampak pada peningkatan nilai tambah hasil hutan yang tidak akan dicapai proyek-proyek energi konvensional lainnya. Industrialisasi hasil hutan di berbagai wilayah Indonesia hanya akan dimungkinkan apabila penyediaan listrik yang andal tersedia di komunitas-komunitas hutan tersebut.

Di dalam era kemitraan global seperti saat ini, pemerintah perlu senantiasa mempromosikan peluang yang besar di Indonesia untuk pembangunan energi terbarukan dan restorasi hutan di seluruh Indonesia kepada investor-investor asing dan domestik. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap membantu calon-calon investor untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dan sumber daya alam di seluruh wilayah Indonesia, dengan menjadi penghubung kepada pemerintah pusat dan daerah. DPD RI akan aktif dalam mendorong transisi dari era bahan bakar fosil menuju era ekonomi karbon rendah yang sudah menjadi komitmen pemerintah di berbagai belahan dunia saat ini.

Penulis :  Parlindungan Purba

  • Ketua Komite II DPD RI,
  • Dewan Penasihat Masyarakat Pegiat Energi Biomassa Hutan Indonesia (Mapebhi)

Sumber : Media Indonesia 3 Februari 2016

Updated on     Info Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *