Membangun Listrik Harus Dibarengi Perilaku Hemat Energi

pln-indonesia

LISTRIK merupakan jendela peradaban. Sudah menjadi hal yang tidak bisa dimungkiri, listrik masuk kebutuhan primer manusia. Tanpa listrik, manusia sulit bekerja, anak sekolah juga akan sulit belajar di malam hari. Melihat kondisi kelistrikan Indonesia, masih banyak daerah yang belum teraliri setrum atau bisa dikatakan masih banyak daerah yang mengalami krisis listrik.

Pada akhir 2014, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 84,35% dan sudah naik menjadi 86,39% pada September ini. Meski meningkat, rasio tersebut masih lebih rendah ketimbang negara-negara tetangga seperti Singapura yang sudah 100%, Brunei Darussalam 99,7%, Thailand 99,3%, Malaysia 99%, dan Vietnam 98%. Bila dihitung per kapita, konsumsi listrik Indonesia juga masih terbilang rendah. Konsumsi listrik nasional masih sebesar 700 kilowatt hour (kWh) per kapita, sedangkan Malaysia sudah mencapai 2.500 kWh per kapita.

Semua hal tersebut menandakan akses warga masyarakat terhadap listrik di Indonesia terbilang belum memadai. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mencatat saat ini masih terdapat sekitar 8,9 juta rumah tangga, 2.519 desa, dan 136 kecamatan belum teraliri listrik. Presiden Joko Widodo pun menargetkan pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt (Mw) harus bisa kelar pada 2019. Angka tersebut dihitung berdasarkan penambahan kebutuhan listrik sebesar 7.000 Mw per tahun.

Memang sempat terjadi adu pendapat terkait dengan megaproyek ini. Program tersebut dikhawatirkan menyebabkan PT PLN (persero) akan mengalami kerugian karena harus membeli listrik yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Namun, argumen tersebut ditepis Menteri ESDM Sudirman Said yang mengatakan akan menambah jumlah penanaman modal negara (PMN) kepada PLN. Pun, dia menggadang-gadang pemerintah akan menempuh berbagai upaya untuk membantu PLN mengatasi persoalan nansial perseroan.

Info Terkait :   ESDM Yakinkan Investor Terkait Program 35000 MW

Terlepas dari peliknya adu argumentasi yang kini sudah mereda tersebut, PLN ditugasi pemerintah untuk membangun 5.000 dari 35 ribu Mw. Sisanya, 30 ribu Mw, diserahkan kepada perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP). Porsi itu terbilang kecil karena PLN akan difokuskan membangun jaringan transmisi dan distribusi listrik, juga PLN dikatakan pemerintah tidak sanggup untuk membangun 10 ribu Mw.

Jaringan transmisi yang menjadi tugas PLN mencapai 42 ribu kilometer (km) dengan membangun 732 transmisi, 75 ribu tower, dan 1.375 gardu induk.Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman pernah menandaskan PLN akan ditugaskan melistriki wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam cetak biru program 35 ribu Mw, PLN akan membangun pembangkit 670 Mw di Nusa Tenggara, 260 Mw di Maluku, 2.000 Mw di Sulawesi, dan 220 Mw di Papua. Dengan terbangunnya 35 ribu Mw dalam lima tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 97,4% pada akhir 2019.

Dari program 35 ribu Mw, pemerintah juga menargetkan datangnya investasi sebesar US$72,9 miliar. Serapan tenaga kerja langsung diperkirakan mencapai 650 ribu dan tidak langsung mencapai 3 juta pekerja.

Baca Halaman:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *