Konsumen Berhak Memilih Sistem Pembayaran Listrik

listrik-rumah-tangga

Masyarakat selaku konsumen listrik berhak untuk memilih sistem pembayaran listrik yakni prabayar ataukah pasca bayar, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

“Menurut saya sistem pembayaran prabayar dan pasca bayar memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya masih bisa diteruskan. Namun, PLN juga tidak boleh memaksa konsumen harus menggunaan sistem prabayar, karena hal itu melanggar hak konsumen,” kata Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Herman Darnel Ibrahim, Selasa (8/9).

Herman yang juga mantan direktur PLN ini mengatakan, ada beberapa kelebihan dari sistem prabayar. Dari sisi konsumen, mereka terbebas dari biaya abodemen. “Jadi, kalau konsumen. memiliki rumah yang kebetulan tidak ditempati, mereka tidak perlu bayar listrik,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, konsumen juga mendapat kesempatan untuk ‘mencicil’ pembelian listrik, sesuai kebutuhan. Adapun kekurangannya, mengenai ketersediaan token listrik, terutama untuk konsumen yang berada di daerah teipencil.

Bagi PLN, kata Herman, keberadaan listrik prabayar ini membuat PLN tidak perlu melakukan catat meter ke konsumen setiap bulannya dan tidak perlu melakukan penagihan atas tunggakan. “PLN malah mendapatkan pendapatan di muka,” ujarnya. Karenannya, menurut Herman, idealnya tarif prabayar ini harus lebih murah dari pasca bayar.

Namun menurut dia, ada hal yang harus diantisipasi PLN terkait sistem prabayar ini, yakni adannya kemungkinan upaya pengkodean ganda. “Bisa saja karena kecanggihan, ada orang yang bisa menggandakan kode token ini,” ujarnya.

Info Terkait :   BPKN : Biaya Administrasi Token Listrik Harusnya Ditanggung PLN

Tinjau Ulang Token Listrik

Sementara itu, Komisi VII DPR dalam rapat dengan para direksi PT PLN (Persero) meminta agar PLN mengkaji ulang sistem token atau pulsa listrik agar tidak merugikan konsumen, disertai dengan data jumlah pelanggan PLN 450 VA dan 900 VA per provinsi.

Hal lainnya yang diminta DPR adalah agar PLN menyampaikan roadmap program 35.000 MW disertai rencana pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, gardu induk, proyeksi penggunaan energinya, serta portofolio antara PLN dan IPP.

Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN menyampaikan secara komprehensif data yang terkait dengan realisasi pembangunan program 10.000 MW tahap I dan tahap II.

Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN untuk menginvetarisasi dan memetakan seluruh persoalan kelistrikan agar PT PLN lebih optimal dan produktif.

Komisi VH DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT PLN untuk menyampaikan jawaban tertulis secara detil atas semua pertanyaan dari anggota komisi VII DPR RI, disampaikan paling lambat tanggal 20 Okteber 2015.

Sumber : Investor Daily 9 September 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

One thought on “Konsumen Berhak Memilih Sistem Pembayaran Listrik

  1. Hengky Febrianto says:

    Apa betul Konsumen masih punya Hak untuk memilih???
    Saya mau tambah daya dari 1300 ke 2200 aja didaerah Rungkut Surabaya dipaksa untuk pakai Token.
    Bisakah saya diberikan solusi harus mengadu kemana?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *