Kadin Ingin Terlibat Program Ketenagalistrikan

kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ingin berkontribusi dalam pengelolaan energi, khususnya terlibat dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Demikian salah satu hasil pertemuan tertutup Pengurus Kadin Indonesia dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (10/3).

Usai pertemuan, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menjelaskan, diskusi antara Kadin dan Menteri ESDM Sudirman Said membahas mengenai kinerja dan capaian Kementerian ESDM serta aspek bisnis sektor ESDM.

“Selain kemudahan perizinan, pertemuan juga membahas upaya peningkatan ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan proses perubahan paradigma di mana komoditas sumber daya awalnya dianggap sebagai instrumen penerimaan negara, untuk kemudian dialihkan sebagai motor ekonomi nasional,” kata Rosan.

Rosan mengungkapkan, dalam pertemuan juga diutarakan keinginan Kadin Indonesia terlibat dalam pembangunan infrastruktnr ketenagalistrikan nasional. Keterlibatan itu melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sebagai bentuk pengawalan terhadap pemerintah dalam mengelola energi di masa mendatang menjadi lebih mudah.

“Tentunya kita bersama-sama terutama sektor swasta ingin bekerja sama dengan kementerian dan BUMN untuk sama-sama membangun energi ke depannya,” ujar dia.

Menurut Rosan, dalam pertemuan itu menteri ESDM memaparkan mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan Program Indonesia Terang.

Dia memahami program tersebut digulirkan guna meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah timur Indonesia. Pasalnya, mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Info Terkait :   Pembangkit Energi Terbarukan Terhambat Regulasi

Sementara itu, Sudirman menerangkan, saat ini 12.659 dari total 74.754 desa di Indonesia belum dialiri listrik. Sebanyak 65% dari desa yang belum berlistrik tersebut berlokasi di enam provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia mengungkapkan, enam provinsi terseebut memiliki karakteristik yang sama sehingga dijadikan satu cluster. Adapun karakteristik yang dimaksud ialah desa yang tersebar di daerah terpencil dan jauh dari sistem jaringan transmisi listrik. “Swasta bisa masuk (dalam Program Indonesia Terang). Nanti pemerintah masuk semacam dirigen,” ujar dia.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM akan membuka kantor Satuan Tugas (Satgas) di wilayah Indonesia Timur. Satgas ini bertugas melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah setempat, PT PLN (Persero) serta investor. Nantinya, penanggung jawab Satgas ini adalah pejabat minimal setingkat eselon II.

Task force ini akan memastikan data dan kondisi lapangan. (Ditargetkan) April bisa diluncurkan,” ujar dia.

Mantan bos PT Pindad itu menuturkan, PLN mendukung Program Indonesia Terang dengan menugaskan dua direktur regional yakni Maluku dan Papua. Kedua direktur ini mencakupi enam provinsi yang menjadi target Program Indonesia Terang.

“Penugasan tersebut menjadi jawaban untuk mendekatkan PLN dengan persoalan masyarakat. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda yang tidak mungkin lagi dikelola secara tersentralisasi,” kata Sudirman.

Info Terkait :   Pemerintah Dorong Pemanfaatan Energi Bersih Rp 47 T

Pendanaan

Sudirman menjelaskan, selama 10 tahun terakhir, negara telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 2.600 triliun dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan dalam 10 tahun ke depan, Program Indonesia Terang hanya perlu 10% dari anggaran subsidi yang ada.

“Dana 10% ini akan menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) yang lebih bersih sesuai komitmen nasional yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN),” ujar dia.

Dia menegaskan, Program Indonesia Terang adalah suatu keniscayaan sehingga diharapkan program ini sudah harus berjalan tahun ini.

Dia juga berharap agar di tahun ini sudah ada alokasi dana untuk program tersebut. Sedangkan mulai tahun depan Kementerian ESDM tidak lagi langsung membangun infrastr uktur energi. Pembangunan tersebut akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan oleh BUMN atau investor yang relevan.

“Selanjutnya dana yang ada di Kementerian ESDM akan dialokasikan untuk insentif di bidang energi atau untuk reimbursement biaya infrastruktur yang dibangun oleh BUMN melalui mekanisme penugasan dari pemerintah,” ujar dia.

Sumber : Investor Daily 10 Maret 2016

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *