Jokowi Resmikan 8 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP)

jokowi resmikan pembangkit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) berdaya 500 MW di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Ketersediaan suplai listrik bagi delapan daerah itu diharapkan berdampak positif terhadap iklim investasi dan perekonomian.

“Listrik sudah lebih. Saya yakin investasi pasti datang. Roda perekonomian bergerak dan masyarakat akan sejahtera,” ucap Presiden saat peresmian delapan PLTG MPP melalui saluran video conference dari Singkawang, Kalimantan Barat, kemarin.

Delapan PLTG MPP yang diresmikan itu ialah MPP Jeranjang Lombok Nusa Tenggara Barat dengan daya 2×25 MW, MPP Air Anyir Bangka Kepulauan Bangka Belitung (2×25 MW), MPP Tarahan Lampung (4×25 MW), MPP Nias Sumatra Utara (1×25 MW), MPP Mempawah Kalimantan Barat (4×25 MW), MPP Balai Pungut Riau (75 MW), MPP Suge Belitung Kepulauan Bangka Belitung (1×25 MW), dan MPP Paya Pasir Medan Sumatra Utara (75 MW).

Presiden memaparkan lokasi pembangunan PLTG MPP itu berdasarkan keluhan dari daerah. “Keluhan delapan daerah ini sama, listrik biarpet terus. Saya tanya dirut PLN, kalau MPP berapa lama selesai. Dia bilang enam bulan. Itu alasan saya pilih PLTG MPP,” kata Presiden.

Jokowi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan untuk memprioritaskan ketersediaan bahan bakar gas. Untuk sementara PTLG itu masih beroperasi dengan bahan bakar minyak (BBM).

Info Terkait :   PLTG Gorontalo Proyek Perdana 35.000 MW

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi catatan 34 proyek infrastruktur listrik yang mangkrak bisa diteruskan.

“Sebanyak 34 proyek infrastruktur listrik yang mangkrak bisa diteruskan. Silakan, tetapi dengan catatan sisi hukum beres. Kedua, harus sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan jangan ada pihak yang bermain-main untuk mengambil keuntungan dari 34 proyek pembangkit listrik mangkrak.

“Jangan dipikir saya tidak tahu. Supaya Saudara ngerti saja, saya biasa bekerja detail. Silakan, saya memberikan ruang diteruskan apalagi uang sudah nancep banyak habis di situ, tapi jangan dimain-mainkan lagi. Jangan sampai kena dua masalah hukum nanti,” kata Presiden.

Presiden pun tidak akan menerima bila proyek mangkrak itu dilanjutkan secara asal-asalan sehingga output daya listrik yang dihasilkan juga tidak optimal. “Jangan sampai hanya untuk menutupi masalah yang ada. Ada yang hanya dicat baru atau diberikan turbin lama,” ungkap Presiden.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan 34 proyek pembangunan listrik yang mangkrak. Pembangunan proyek mangkrak itu sudah dimulai pada 2015 atau di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sumber : Media Indonesia 19 Maret 2017

Updated on     Info Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *