Jawa Tengah Antisipasi Pertumbuhan Industri dengan Membangun Pembangkit

rencana pltu batang

Provinsi Jawa Tengah butuh penambahan daya listrik seiring meningkatnya kebutuhan energi yang didorong oleh pertumbuhan sektor industri dalam beberapa tahun ke depan.

General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Tengah-DIY Yugo Riatmo menjelaskan hingga saat ini rasio elektrifikasi mencapai 82% yang meliputi pelanggan rumah tangga, bisnis, industri, sosial, dan lainnya.

Cakupan layanan tersebut, jelasnya, juga akan terus bertumbuh hingga 500.000 pelanggan setiap tahun.

Pertumbuhan tersebut juga akan didorong peningkatan investasi sektor industri di Jateng yang dinilai prospektif. Hal itu sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur listrik, air, jalan dan pelabuhan juga meningkat.

“Kami harus terlibat untuk mendukung penyediaan layanan dengan sungguh sempuma baik dari pembangkit, transmisi, hingga ke pelanggan,” katanya di sela-sela workshop kelistrikan bagi media, Kamis (9/4).

Pertumbuhan 1600 MW per tahun

Yugo menuturkan pertumbuhan kebutuhan daya listrik setiap tahun di Jateng dan DIY mencapai 1.600 MW. Jumlah tersebut, jelasnya, setara dengan dengan daya yang dihasilkan pembangkit listrik yang dalam rencana dikembangkan di Kabupaten Batang.

“Dengan kebutuhan itu, semestinya setiap tahun kita harus membangun satu atau dua pembangkit dengan kapasitas yang sama seperti PLTU Batang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Bidang Distribusi PT PLN Distribusi Jateng-DIY Andreas Heru Sumaryanto menjelaskan beban puncak daya listrik di wilayahnya mencapai 3.900 MW.

Info Terkait :   2016, Rasio Elektrifikasi Suluttenggo Naik 5%

Menurutnya, pengembangan PLTU Adipala berdaya 660 MW dan transmisi Adipala-Kesugihan Kabupaten Cilacap dan Kesugihan-Rawalo Kabupaten Banyumas dengan daya mencapai 500 kilovolt (KV) yang dapat dioperasionalkan pertengahan tahun ini akan menambah kapasitas penyediaan di Jateng dan DIY.

Kendati begitu, kata Andreas, jika tidak ada penambahan daya hingga 2017, kebutuhan akan sulit dipenuhi. Pasalnya, perkiraan pertumbuhan kebutuhan daya mencapai 10% per tahun.

Tunggakan Pemprov Riau

Terpisah, Pemerintah Provinsi Riau menunggak pembayaran tagihan listrik periode Januari-April 2015 senilai Rp 2,9 miliar.

Humas PLN Area Pekanbaru Joymart Sihaloho mengatakan pihaknya telah mencatat nilai tagihan pembayaran listrik Pemprov Riau yang belum dibayarkan sejak awal 2015.

“Nilai tunggakannya mencapai Rp 2,9 miliar, yang terdiri dari total 50 rekening listrik di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau,” katanya kepada Bisnis.

Rincian tunggakan listrik Pemprov Riau ini menurut Joymart yaitu pada Januari senilai Rp 823 juta, Februari senilai Rp 741 juta, Maret senilai Rp 632 juta, dan April senilai Rp 792 juta.

Pihaknya mengaku telah menyampaikan permintaan kepada Pemprov Riau agar segera membayarkan tunggakan listrik tersebut.

Akibat terlambatnya pembayaran tagihan ini, PLN Pekanbaru mengalami kesulitan keuangan untuk operasional pembangkit di area Pekanbaru.

“Kondisi ini tentu sangat mengganggu kami, karena terkait cash in yang macet sehingga ikut mengganggu operasional pembangkit kami,” katanya.

Info Terkait :   Target 10 Pembangkit Listrik Baru di Sumatera 1290 MW

Joymart mengatakan kondisi keterlambatan pembayaran tagihan tidak berlangsung begitu lama.

Sumber : Bisnis Indonesia 10 April 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *