Investor Listrik Asing Tanam Modal US$ 8,9 Miliar

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen investasi di sektor listrik pada kuartal-I 2015 mencapai US$ 8,94 miliar yang berasal dari 12 perusahaan terkemuka. Nilai tersebut naik 10 kali lipat dibanding periode sama tahun lalu.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, dari 12 perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin investasi sektor listrik ke BKPM, tiga perusahaan berasal dari Jepang dengan nilai investasi US$ 1 miliar, satu dari Tiongkok dengan nilai US$ 6,26 miliar, satu dari Seychelles senilai US$ 211,6 juta, lima perusahaan asal Singapura senilai US$ 444 juta, serta dua perusahaan gabungan beberapa negara senilai US$ 1,02 miliar.

“Jumlah tersebut, naik lebih dari 10 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 780 juta,” kata Franky di Jakarta, Selasa (7/4).

15 Proyek Listrik

Ke-12 perusahaan tersebut mengajukan perizinan 15 proyek listrik yang lokasinya tersebar di Aceh (US$ 11 juta), Banten (US$ 11 juta), Jawa Barat (US$ 11 juta), Jawa Timur (dua proyek senilai US$ 611 juta), Kalimantan Timur (US$ 2,64 miliar), Lampung (US$ 11 juta), Maluku (US$ 23,6 juta), Sulawesi Barat (US$ 415 juta), Sulawesi Tengah (US$ 3,27 miliar), Sulawesi Selatan (US$ 585 juta), Sulawesi Utara (tiga proyek senilai US4 523 juta), serta Sumatera Utara senilai US$ 731 juta.

Selain PMA, BKPM mencatat permohonan izin investasi ketenagalistrikan dari 17 proyek PMDN senilai Rp 3,45 triliun pada kuartal-I 2015, dengan sebaran Bengkulu (2 proyek senilai Rp 495 miliar), Jawa Barat (Rp 9,5 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 927 miliar), Kalimantan Timur (Rp 425 miliar), Kepulauan Bangka Belitung (Rp 272 miliar), Kepulauan Riau (Rp 30 miliar), Riau (Rp 850 juta), Sumatera Barat (4 proyek senilai Rp 359 miliar), Sumatera Utara (4 proyek senilai Rp 740 miliar) dan Sulawesi Selatan senilai Rp 194 miliar.

Info Terkait :   PT Indo Tambangraya Megah Tbk Bangun Pembangkit 1.000 MW

Franky menambahkan, dalam periode yang sama, pihaknya telah memproses 70 izin terkait ketenagalistrikan oleh Desk Kementerian ESDM di PTSP Pusat. Dari jumlah itu, empat izin di antaranya terkait perizinan sektor kehutanan. Izin yang dikeluarkan desk Kementerian ESDM adalah 40 izin Surat Keterangan Terdaftar, 12 izin usaha penyedia tenaga listrik (IUPL) sementara, 2 IUPLS-perpanjangan, 6 IUPL-Tetap, satu IUPL perubahan, 4 izin usaha penunjang jasa tenaga listrik, dan satu izin penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik.

Penyederhanaan Perizinan

Franky menyatakan pula, BKPM masih melakukan proses percepatan pengurusan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan, agar proses perizinan investasi proyek Independent Power Producers (pembangkit listrik swasta) bisa dipercepat menjadi 180 hari ke depan, dari saat ini 256 hari.

Pihaknya telah mengidentifikasi permasalahan izin lingkungan antara lain persyaratan yang hampir sama antara Amdal lingkungan dan Amdal Lalin, serta munculnya izin gangguan dalam setiap persyaratan izin lingkungan. Sedangkan untuk IMB, BKPM mengidentifikasi adanya persyaratan berlapis pengurusan IMB dan duplikasi perizinan mekanikal elektrikal seperti izin lift serta izin penangkal petir.

“Kami harap ini dipercepat agar proses izin investasi listrik maksimal enam bulam Prinsip kami cepat, sederhana dan transparan, nanti kami tempatkan PIC per provinsi, termasuk integrasi 517 PTSP di daerah, pengurusan perizinan di tingkat II (daerah) yang dilakukan di tingkat PTSP pusat untuk sektor pertambangan, lingkungan dan air, sesuai Inpres No. 4/2015 juga kami harap seluruh K/L melimpahkan izin investasi ke kami paling-lambat akhir 2015,” paparnya.

Info Terkait :   ESDM Yakinkan Investor Terkait Program 35000 MW

Sebelumnya, BKPM telah memangkas proses perizinan investasi kelistrikan dari 923 hari menjadi 256 hari. Itu dilakukan dengan melakukan penyederhanaan sektor agraria seperti pengukuran bidang tanah dengan luas lebih dari 1.000 hektare, dari 41 hari kerja menjadi 20 hari kerja, izin hak guna usaha (HGU) dengan luas lebih dari 6,000 hektar, menjadi 90 hari keija dari sebelumnya tidak ada batasan waktu pengurusan yang pasti, serta izin hak guna bangunan, lebih dari 15 hektar, dari 86 hari Rdrja menjadi 52 hari kerja.

Selain itu, penyederhanaan sektor kehutanan seperti Izin Pelepasan Kawbsan Hutan dari 111 hari kerja menjadi 47 hari kerja, Izin Penggu-naan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tamhang dan Non-Tambang dari 90 hari kerja menjadi 52 hari kerja, dan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi dari 110 hari kerja menjadi 52 hari kerja.

Penyederhanaan lain adalah di sektor perhubungan antara lain izin penetapan lokasi terminal khusus dari 21 hari kerja menjadi 5 hari kerja, dan izin pembangunan serta pengoperasian terminal khusus dari 30 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubimgan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Sumber : Investor Daily 8 April 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *