Industri Menara Siap Garap Proyek Transmisi 46 Ribu Km

transmisi-listrik-indonesia

Industri menara listrik lokal siap menggarap proyek transmisi listrik sepanjang 46 ribu kilometer (km), yang diperkirakan menelan dana Rp 250 triliun. Industri menara listrik mulai merekrut pekerja baru dan menaikkan kapasitas produksi.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta proyek pengadaan menara listrik harus melalui verifikasi untuk memastikan kemampuan industri sebelum memasok produk. Sebab, seringkali kemampuan produksi perusahaan tidak sesuai dengan kapasitas.

“Harus ada verifikasi suplai agar adil. Jangan sampai ada industri yang kapasitasnya sudah penuh, tetapi karena semangatnya tinggi dia ambil order lebih banyak dari kemampuan. Ini bisa membahayakan konsumen,” ujar Direktur Jenderal Industri, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Umate) Kemenperin I Gusti Putu Suryawiryawan di Jakarta, Senin (9/11).

Putu mengatakan, untuk pembangunan menara listrik, konsumennya hanya satu, yakni PT Perusahaan listrik Negara (PLN). Dengan demikian, verifikasi harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan pemasok.

Saat ini, dia melanjutkan, pemerintah menyiapkan peraturan presiden yang mengatur mengenai proyek strategis. Proyek ini merupakan bagian dari proyek listrik 35 ribu megawatt (MW). Adapun kementerian yang terliat dalam penyusunan peraturan ini adalah Kemenperin, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Putu menyatakan, pengadaan menara sutet 150 kilovolt (KV) dan 275 KV memakan waktu tiga tahun. Proyek ini diberikan kepada industri dalam negeri, karena dinilai mampu memenuhi semua komponen yang dibutuhkan.

Info Terkait :   PLN Bangun Kabel Listrik SKTT Marunda-Kalibaru

Bahkan, proyek transmisi sepanjang 46 ribu km diutamakan digarap industri dalam negeri, yang ditargetkan rampung 10 tahun. Dalam tiga tahun pertama, panjang jaringan transmisi sekitar 15 ribu km. “Kami coba dulu dalam tiga tahun. Kalau bagus, bisa diperpanjang,” ujar Putu.

Putu menuturkan, selama ini, kendala terbesar adalah masalah lahan. Seringkali barang-barang mulai dari menara hingga kabel telah siap, namun lahannya tidak tersedia, sehingga pemasangan terpaksa ditunda.

“Misalnya, di Kalimantan Tengah dan Batam. Aliran dari pembangkit listrik malah belum bisa masuk, karena tanahnya belum siap. Melalui ATR dan LHK nanti juga melibatkah pemda, karena tidak kalah penting dan tidak kalah rumit. Hal inilah yang sulit diprediksi, karena kalau industri kita bisa hitung kemampuannya,” ujar Putu.

Dalam proyek ini, Kemenperin juga tengah menyusun penetapan harga bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proyek ini diharapkan bisa meningkatkan utilisasi industri dalam negeri, yang kini tengah anjlok. Penetapan harga ditentukan mengikuti pola harga dunia untuk menghindari kerugian industri dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pabrik Tower Indonesia (Aspatindo) S Hapsari menegaskan, pihalmya siap memasok menara untuk proyek tersebut. Hapsari berharap proyek ini segera jalan. Pasalnya, selama ini, produk industri dalam negeri selalu kalah dengan impor barang jadi dari Tiongkok, karena harganya lebih murah.

Saat ini, menurut dia, anggota Aspatindo mempersiapkan diri untuk menggarap proyek tersebut, dengan menarik kembali pekerja ataupun menaikan kapasitas produksi. “Jadi ketika proyek berjalan, kami sudah siap,” ujar Hapsari.

Info Terkait :   2018 - 2019, Tol Listrik Sumatera Beroperasi

Sumber : Investor Daily 10 November 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *