ESDM Canangkan Program Indonesia Terang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Program Indonesia Terang dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi 97% pada 2019, dari tahun lalu 85%. Program ini juga menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara merata melalui pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, program ini berupaya melistriki 10.300 desa hingga akhir 2019 nanti. Program ini menyasar kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. “Prioritas kami di enam Provinsi karena 67% dari desa yang belum terlistriki ada di 6 provinsi tersebut,” kata Sudirman dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (28/2).

Sudirman menuturkan, total kapasitas pembangkit listrik yang perlu terpasang di enam Provinsi tersebut mencapai 180 MW. Adapun pembangkit listriknya berbasis energi baru terbarukan lantaran karakteristik enam provinsi tersebut membuat kebutuhan listrik hanya bisa dipasok dari potensi energi terbarukan di wilayah tersebut

“Indonesia timur itu banyak kepulauan. Dibandingkan menarik kabel antar pulau, maka yang bisa dikembangkan adalah memanfaatkan sumber setempat yakni energi terbarukan,” ujarnya.

Dikatakannya, program ini melibatkan lintas instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas memasok data seperti jumlah desa yang belum teraliri listrik serta potensi energi baru terbarukan. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyediakan lahan bagi pembangkit dan jaringan transmisi, serta distribusi listrik.

Info Terkait :   PLTS Dibangun di Gedung Kemenko

“Program ini melengkapi pengembangan wilayah yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tambah Sudirman. Di tempat yang sama, Ketua Tim Percepatan Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM William Sabandar menerangkan investasi untuk melistriki 10.300 desa hingga akhir 2019 mencapai Rp 40 triliun. Dana tersebut antara lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investor, dan negara donor.

Dia mengungkapkan porsi APBN dalam investasi program tersebut sekitar 14%. Pasalnya, alokasi dana pengembangan energi baru terbarukan sekitar Rp 4 triliun per tahunnya, sehingga mencapai Rp 16 triliun pada 2019. “Sumber pendanaan lain kami melibatkan swasta dalam program ini. Selain itu negara donor dan Otoritas Jasa Keuangan,” ujarnya.

William kemudian mencontohkan kebutuhan investasi di Papua yang mencapai Rp 40 miliar untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1 MW. Maka dari itu peran swasta diperlukan dalam menyukseskan program ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, setiap tahunnya kemampuan PT PLN (persero) melistriki desa tertinggal hanya 120 titik. Padahal hingga 2019 ditargetkan enam provinsi teraliri listrik dengan jumlah desa lebih dari 6.000. Apabila mengandalkan PLN saja maka dibutuhkan 50 tahun untuk melistriki enam provinsi tersebut

“Apa iya harus tunggu segitu lama (50 tahun). Makanya percepatan dengan membuka swasta masuk. Kalau semua diserahkan ke PLN, terlalu besar,” jelasnya.

Info Terkait :   Proyek Pembangkit 10 Ribu MW Mulai Konstruksi 2016

Sumber : Investor Daily 29 Februari 2016

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *