Dana Ketahanan Energi untuk Subsidi Listrik Energi Terbarukan

renewable-energy-indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penghimpunan Dana Ketahanan Energi (DKE) bakal digunakan untuk mensubsidi PLN energi baru terbarukan (EBT). Skema DKE terus dimatangkan oleh pemerintah baik payung hukum maupun sumber pendanaan.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah terus menggenjot pengembangan energi terbarukan di Tanah Air. Dia mengungkapkan harga listrik dari energi terbarukan ini lebih tinggi ketimbang listrik yang berasal dari energi konvensional seperti bahan bakar minyak. PLN EBT yang membeli listrik tersebut.

“Kami tidak ingin PLN menanggung beban maka selisih di-top up dari DKE. Dana baik dari APBN maupun sumber lain dapat digunakan DKE untuk mensubsidi PLN EBT,” kata Sudirman di Bandung.

Sudirman menuturkan nanti akan terbentuk badan pengawas dan badan pengelola DKE tersebut. Dia mencontohkan di sektor bahan bakar nabati (BBN) ada badan pengelola perkebunan yang saat ini mendukung program biodiesel. Dia bilang pembentukan badan pengelola tersebut masih dibahas dengan Kementerian Keuangan, Badan Anggaran DPR, serta Komisi VII DPR, Payung hukum pun tengah disiapkan yang selesai dalam 2-3 bulan lagi.

“Nanti kita suntik Rp 1-2 triliun di tahun ini yang penting pengelola DKE ini harus ada dulu,” ujarnya.

Dia mengatakan, target bauran energi terbarukan sebesar 25 persen hingga 2025 membutuhkan investasi mencapai Rp 260 triliun. Namun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 2025 untuk sektor ini hanya mampu terkumpul Rp 260 triliun. Dia menegaskan sumber pendanaan lain tidak dipungut dari masyarakat. Namun berasal dari utang, dana hibah lembaga donor nasional dan internasional, serta lembaga bilateral yang memiliki pandangan sama dalam pengembangan energi terbarukan. Tidak ada dana yang diambil dari pungutan masyarakat untuk DKE. Dananya jelas, jadi tak perlu diributkan lagi,” tegasnya.

Info Terkait :   PLN Akan Ubah Haluan Bisnis, Pembangkit Listrik Dibangun Swasta

Sementara itu Direkur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati menambahkan pihaknya mendukung dan menyambut baik kebijakan pemerintah dalam peningkatan pengembangan energi baru terbarukan. Dia mengungkapkan pengembangan energi terbarukan hingga 25 persen bauran energi masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025.

Sedangkan mengenai pembentukan PLN EBT, Nieke menuturkan PLN memiliki 6 perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Nantikan perusahaan tersebut akan difungsikan sebagai agregator yang membeli seluruh listrik dari energi keterbarukan.

“Pelaksanaanya tentu menggunakan regulasi yang berlaku baik dari pembentukan lembaga menggunakan regulasi korporasi perusahan saham,” ujarnya.

Wacana pembentukan DKE mulai bergulir sejak akhir 2015 kemarin. Kala itu Sudirman mengusulkan DKE dihimpun dari masyarakat yang membeli BBM. Adapun besaran pungutannya itu Rp 200 per liter untuk BBM jenis Premium dan Rp 300 per liter untuk BBM jenis Solar terhitung pada 5 Januari 2016 lalu.

Hanya saja Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan untuk membatalkan wacana tersebut. Presiden menyatakan sikap setelah timbul resistensi dari masyarakat mengenai pungutan tersebut.

Sumber : Investor Daily 7 Maret 2016

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *