Dana Energi Panas Bumi Rp 5 Triliun Khusus untuk BUMN

energi panas bumi geothermal

Dana energi panas bumi sekitar Rp 5 triliun yang disiapkan pemerintah pada tahun depan ternyata hanya untuk mendanai proyek yang digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk swasta, pemerintah berencana menyiapkan data panas bumi yang lebih rinci.

Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak mengatakan, pemberian dana panas bumi itu memang sudah dimasukkan dalam Rancangan APBN 2016. Namun, implementasi dan rencana itu masih perlu menunggu persetujuan.

Dana untuk Dua BUMN

Jika disetujui, dana panas bumi itu hanya akan diberikan kepada BUMN. “Dana itu supaya lebih aman. hanya diberikan kepada BUMN, yaitu PT Geo Dipa Energi dan PT Pertamina (Persero). Nanti sifatnya multiyears,” kata dia di Jakarta, pekan lalu.

Pihaknya memiliki tiga rencana penggunaan dana panas bumi tersebut. Pertama, untuk pengeboran 12 sumur panas bumi pada satu wilayah kerja Geo Dipa dan dua wilayah kerja Pertamina. Selanjutnya, dana panas bumi juga akan digunakan untuk pembelian pembangkit PLTP Dieng unit kedua 22 megawatt (MW).

Ketiga, lanjut Yunus, pihaknya akan memanfaatkan dana itu untuk meningkatkan data preeliminary survey di 10 lokas. “Data akan diperbaiki sampai pada tahap telah ditentukannya tapak bor. Lokasinya bisa di wilayah kerja baru atau green field yang berpotensi menjadi wilayah kerja,” terang dia.

Info Terkait :   PLTP Ulubelu 3&4 Perkuat Kelistrikan Lampung 2017

Diakuinya, dana panas bumi ini tidak akan ada yang diberikan kepada perusahaan swasta. Hal Ini lantaran belum ada mekanisme untuk penyerahan dana itu.Sejauh ini, dana panas bumi yang tersedia untuk swasta hanya yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang selanjutnya dikelola oleh PT SMI (Persero). Walaupun, kucuran dana itu masih prioritas untuk BUMN.

Namun, Yunus membenarkan bahwa tidak ada pengembang panas bumi swasta yang memanfaatkan dana tersebut Pasalnya, dana tersebut berupa pinjaman yang baru bisa diperoleh jika perusahaan menyerahkan jaminan aset Selain itu, prosedur untuk memperoleh pinjaman itu cukup panjang.

“Kemudian, tidak ada berbagi risiko. Kalau eksplorasi gagal, dananya tetap harus balik. Padahal untuk pendanaan panas bumi perlu adanya risk sharing,” ujar dia.

Sementara, kebutuhan eksplorasi panas bumi cukup besar. Menurut dia, biaya pengeboran satu sumur saat ini mencapai US$ 7-10 juta. Padahal, pengembang perlu mengebor setidaknya tiga sumur untuk mendapatkan notice of resource confirmation (NORC). Konfirmasi itu dibutuhkan agar pengembang bisa mendapat dana dan lembaga pemberi pinjaman.

Lakukan Eksplorasi Salah satu rencana pemerintah untuk membantu pengembang swasta, Cutur Yunus, yakni dengan memperbaiki data panas bumi yang ditawarkan dalam lelang. Caranya, eksplorasi panas bumi didanai oleh pemerintah dengan menugaskan Geodipa dan atau Pertamina dalam pelaksanaan eksplorasinya.

“Sehingga data lelang berkualitas eksplorasi. Maka ada biaya eksplorasi yang harus diganti pengembang swasta, misal bisa berupa share pemerintah dalam wilayah kerja yang bersangkutan. Itu sedang dibahas dan dicari formulanya,” jelas dia. Dengan data yang lebih menarik, pengembang yang ikut pun akan merupakan perusahaan yang berkualitas.

Info Terkait :   PLTP Jaboi - Aceh

Berbagi Resiko Panas Bumi

Meski demikian, diakuinya rencana ini bukan tanpa resiko. Pasalnya, selalu ada potensi eksplorasi gagal sehingga dana yang dikucurkan pemerintah tidak akan kembali. Pemerintah hanya bisa memastikan prosedur eksplorasi dilakukan dengan baik dan diawasi oleh konsultan independen.

“Ini perlu dipahami semua pihak, termasuk DPR. Kalau semua belum paham, akan berat, pemerintah bisa dianggap merugikan negara,” kata Yunus.

Mekanisme ini disebutnya sudah dilakukan di negara lain, di antaranya Filipina dan Jepang. Bahkan di Jepang, melalui Japan Oil, Gas, and Metal Corporation, seluruh biaya survei panas bumi didanai pemerintah. Sementara untuk eksplorasi, pemerintah mendanai 50%.

“Jadi negara ambil resiko 50%. Akhirnya sekarang di Jepang ada 26 proyek panas bumi yang jalan cepat,” ujarnya.

Indonesia memiliki potensi panas bumi hingga 29.475,5 MW, di mana sebesar 12.283 MW masih berupa sumber daya dan 17.192 MW sudah berupa cadangan. Dari potensi tersebut, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi saat ini baru sebesar 1.403,5 MW dari sembilan wilayah kerja eksisting sebelum adanya Undang-Undang Panas Bumi.

Sumber : Investor Daily 23 Juni 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id
Updated on     Info Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *