BUMN Geothermal Belum Diperlukan

energi panas bumi geothermal

Usulan pembentukan BUMN Khusus untuk mengelola energi panas bumi (geothermal), dianggap tidak perlu. Selain berpotensi menambah rantai birokrasi, juga berpeluang menciptakan rent seekers. Yang diperlukan adalah membenahi tata kelola bisnis geothermal tersebut Menurut Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni, yang menjadi persoalan memang bukan wadahnya, yakni apakah BUMN Khusus atau bukan. Yang juga menjadi akar kendala, lanjutnya, adalah regulasi dan perizinan seperti yang selama ini terjadi. Dan hal itu, disebabkan kurangnya sinergi antara kementerian terkait Sebut saja antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kurangnya sinergi, lanjut Tri, karena selama ini memang kurangnya pemahaman, bahwa pengelolaan geothermal dianggap bisa merusak lingkungan dan konservasi. Padahal, lanjutnya, panas bumi tidak seperti batu bara yang bisa merusak lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik. “Hendaknya ke depan bisa lebih sinergis, sehingga akan mempermudah perizinan. Kebodohan yang lalu tidak boleh berulang. Sudah saatnya terdapat sinergi, sehingga geothermal yang berada di hutan konservasi, misalnya, bisa dikembangkan dengan optimal,” kata Tri di Jakarta, Senin (24/8).

Selain itu, kata dia, kita sudah memiliki BUMN besar seperti Pertamina. Dalam pandangan Tri, Pertamina memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola 29 ribu MW panas bumi yang ada di Indonesia. Terlebih, karena Pertamina juga didukung sumber daya manusia (SDM) yang andal. “Pertamina sangat bisa. Masa sih hanya 29 ribu MW harus dengan BUMN khusus? PLN saja bisa menangani lebih dari 50 ribu MW installed capacity,” kata Tri, yang kerap dijuluki “wanita listrik”, tersebut.

Info Terkait :   Pengembangan Geothermal Minim

Pentingnya regulasi juga diamini Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Abadi Poernomo. Hal ini terjadi, karena peran pemerintah dalam mengatur bisnis panas bumi, memang sangat besar. “Lihat saja, harga ditentukan Pemerintah, semua perizinan diberikan oleh Pemerintah. Karena ini sifatnya izin dan bukan PSC,” kata Abadi.

Itu sebabnya, regulasi yang dibuat Pemerintah harus bisa diaplikasikan dan diterima pelaku usaha. Jika terdapat aturan yang menghambat, tentu akan mempengaruhi minat investasi di sektor ini. “Sebut saja proyek sudah jalan. Tetapi jika di tengah jalan terdapat aturan dari Kementrian lain masuk, inilah yang menghambat,” lanjutnya.

Sumber : Investor Daily 25 Agustus 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *