BPKN : Biaya Administrasi Token Listrik Harusnya Ditanggung PLN

listrik-rumah-tangga

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai bahwa biaya administrasi dalam token pulsa listrik, seharusnya menjadi tanggung jawab PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan bukan menjadi beban konsumen.

Koordinator Komisi Komunikasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) David M.L Tobing dalam laman akun media sosialnya, menuliskan bahwa seharusnya biaya administrasi bank ditanggung oleh PLN. Hal ini sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian atas barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengingatkan kembali bahwa sejalan dengan fungsi BPKN untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, BPKN menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjutinya dengan melakukan telaahan terhadap implementasiĀ kebijakan listrik Prabayar pada tahun 2014.

Pihaknya juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri BUMN untuk segera menginstruksikan kepada PLN, yakni secara tegas memberi pilihan pada pelanggan untuk memilih sistem prabayar atau pasca bayar serta menyiapkan peralatan yang mendukung untuk itu. Mengedukasi masyarakat tentang sistem yang lebih baik adalah tugas mulia PLN, namun tetap memberi pilihan kepada pelanggan merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 33/2014, pasal 8 ayat 2.

Info Terkait :   PLN Berikan Keringanan Tagihan Listrik Industri Padat Karya

Kedua, mengganti kWh Meter listrik Pra Bayar model lama yang masih banyak mengalami gangguan dalam membaca token listrik sewaktu dilakukan pengisian ulang, Menggunakan kWh Meter listrik prabayar ber-SNI yang digunakannya sebagai wujud kepatuhan terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, melakukan negosiasi dengan perbankan sehingga fee transaksi dapat ditekan pada level yang minimal. Meningkatkan upaya sosialisasi khususnya kepada masyarakat kecil untuk menghindari salah informasi mengenai sistem prabayar. Upaya ini sekaligus juga mendorong mereka menggunakan sistem prabayar yang diyakini lebih bermanfaat bagi pelanggan dan PLN.

“Perlu adanya sinergi antar instansi terkait untuk melakukan sosialisasi mengenai tarif pulsa PLN sehingga lebih jelas dan transparan agar masyarakat lebih paham sistem administrasi pembelian pulsa listrik”, jelas Ardiansyah.

Sumber : Investor Daily 14 September 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *