BKPM: Investasi Listrik Terhambat RUPTL

RUPTL

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan banyak investor tertarik menggarap proyek listrik di Indonesia. Namun keinginan investasi itu terbentur dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (persero).

Hal ini disampaikan Kepala BKPM Franky Sibarani ketika menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di kantornya. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu dimulai sekitar pukul 17.30 pada Kamis (5/11). “Kami sudah banyak menerima minat investasi di bidang listrik. Tapi boleh dikatakan masih terkendala pada penetapan RUPTL,” kata Franky usai pertemuan itu.

Franky menuturkan investor yang tertarik investasi itu antara lain dari Finlandia, Amerika Serikat, Italia, dan Australian. Para investor tersebut ingin menggarap potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Namun potensi energi tersebut belum tercantum dalam RUPTL. Hal ini yang dikeluhkan oleh para investor. Franky berharap Kementerian ESDM dan PLN segera menyelesaikan penetapan RUPTL. “Mereka mengeluh karena proses yang cukup lambat di dalam penetapan RUPTL,” ujarnya.

RUPTL merupakan perencanaan PLN dalam membangun infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit dan jaringan transmisi, serta besaran porsi PLN dalam menggarap proyek ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW).

Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, pekan depan pihaknya akan bertemu dengan PLN terkait pembahasan itu. Dia memahami kendala yang dihadapi investor. Oleh sebab itu, dia meminta PLN segera menyelesaikan revisi RUPTL. “Kami ingin review segera. Akhir tahun harus selesai direvisi,” ujarnya.

Info Terkait :   Porsi PLN di Proyek 35.000 MW Bisa Bertambah

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul menuturkan, porsi PLN dalam proyek 35.000 MW nantinya hanya sekitar 5.000 MW. Saat ini berdasarkan RUPTL 2015-2024 porsi PLN mencapai 10.000 MW. “Sekarang porsi PLN masih sekitar 10.000 MW. Nanti jadi 5.000 MW direvisi RUPTL,” ujarnya.

Alihuddin menuturkan pemangkasan porsi PLN itu berarti memperbesar peran pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Semula IPP mendapat jatah sekitar 25.000 MW. Dengan pengurangan porsi PLN maka bagian IPP menjadi sekitar 30.000 MW.

Dia bilang perubahan komposisi ini merupakan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said. Pengurangan porsi PLN itu dimaksud agar lebih fokus pada pembangunan jalur transmisi. “Yang dilakukan PLN adalah penugasan dari pemerintah,” ujarnya.

Sumber : Investor Daily 7 November 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id
Updated on     Info Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *