Bangun PLTU Riau, PLN Dapat Pinjaman Rp 2,2 T

pembangkit-listrik-tenaga-uap

PT PLN (Persero) mendapat pinjaman dari delapan kreditur dalam negeri senilai Rp 2,2 triliun. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan PLTU Riau 2×110 megawatt (MW).

Pinjaman ini bisa direalisasikan setelah PLN meneken perjanjian kredit sindikasi dengan delapan kreditur lokal. Kedelapan kreditur perseroan ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur serta tujuh bank lokal, yakni Bank DKI, Bank Aceh Bursa, Bank Jateng, Bank Riau, Bank Kalbar, Bank BPD Bali, dan Bank Kalteng.

Bagian dari Program 10 Ribu MW

Kredit sindikasi ini akan dipakai untuk mendanai PLTU Riau yang merupakan proyek Program 10 Ribu MW terakhir yang belum mendapat pembiayaan. Proyek pembangkit ini akan dibangun oleh PT Rekayasa Industri (Persero) dan Hubei Hongyuan Power Engineering.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, PLTU Riau merupakan proyek terakhir dari Percepatan 10 Ribu MW Tahap I yang belum mendapat pembiayaan. Padahal jika pembangkit listrik ini terbangun, bakal ada tambahan setrum bagi sistem kelistrikan Sumatera Bagian Tengah khususnya Riau.

Riau merupakan daerah yang masih defisit listrik. Saat ini, beban puncak di Riau mencapai 510,4 MW, sementara daya mampu pembangkit listrik di sana hanya 373,4 MW. Pemenuhan kebutuhan setrum di Riau dibantu tambahan dari sistem Sumatera sebesar 137 MW.

Dukungan Bank Lokal

“Para kreditur telah membantu PLN melaksanakan tugas pemerintah, mengingat pembangunan infrastruktur kelistrikan bukan hanya tugas PLN, tetapi seluruh stakeholder kelistrikan,” kata dia dalam siaran resminya, Kamis (12/11).

Info Terkait :   PLN Canangkan Program PLTU Nasional

Sofyan berharap, pendanaan dari bank lokal ini tidak hanya sekali saja. Pihaknya berharap perbankan nasional ikut berperan aktif dalam penyelesaian proyek kelistrikan selama lima tahun ke depan.

Untuk PLTU Riau ini, kreditur dalam negeri memberikan plafond pinjaman sebesar Rp 2,2 triliun. Sementara tenor pinjaman dipatok selama 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. Pemberian pinjaman ini merupakan komitmen perbankan mendanai proyek kelistrikan nasional.

“Hal ini menunjukkan kepercayaan yang semakin meningkat pada BPD untuk menguatkan peranannya sebagai agen pembangunan daerah, salah satunya pembangunan proyek listrik di daerah. BPD berkomitmen untuk terus mendukung pembiayaan infrastruktur untuk proyek-proyek strategis pembangunan di daerah,” ungkap Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Vincentius Sonny Loho menegaskan, pemerintah akan memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PLN kepada perbankan yang menyediakan pendanaan atau kredit untuk proyek-proyek Program 10 Ribu MW Tahap I. Pasalnya, proyek ini membutuhkan investasi cukup besar.

“Hal ini tentunya akan berdampak bagi kondisi keuangan PLN. Untuk itu pemerintah mendukung PLN dalam bentuk penerbitan jaminan pemerintah. Dengan ini diharapkan PLN dapat memperoleh pembiayaan dad perbankan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah,” jelas Sonny.

Sejak 2008, Kemenkeu telah menerbitkan 34 surat jaminan pemerintah untuk pembiayaan pembangunan proyek PLTU dan transmisi yang masuk dalam Program 10.000 MW Tahap I. Proses penerbitan surat jaminan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian guna memenuhi Good Corporate Governance yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2008.

Info Terkait :   Ekonomi Turun, Pemerintah Evaluasi Program 35000 MW

Sumber : Investor Daily 13 November 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *