226 Proyek Listrik Rp 18 T Sedang Fase Konstruksi

transmisi-listrik-indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, realisasi investasi sektor kelistrikan merupakan yang terbesar dibandingkan investasi infrastruktur lainnya. Berdasarkan data BKPM, terdapat 226 proyek listrik yang sedang melakukan konstruksi sepanjang semester I-2015 dengan nilai investasi Rp 18,4 triliun.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, realisasi proyek investasi infrastruktur khususnya sektor listrik berada dalam tren yang meningkat pada semester I Realisasi tersebut merupakan yang terbesar dalam realisasi bidang infrastruktur dibandingkan subsektor lainnya, seperti proyek investasi gas, air, transportasi, telekomunikasi, dan pergudangan.

“Banyak proyek investasi sektor listrik yang sedang dalam konstruksi. Ini cukup menggembirakan karena dapat inendukung pencapaian target pemerintah dalam membangun 35 ribu megawatt hingga 2019,” kata Franky di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (3/9).

Di sisi lain, 10% dari nilai investasi tersebut merupakan 14 proyek energi baru dan terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, panas bumi, dan biomassa.

Tim Pemasaran Penanaman Modal BKPM sejak Januari-Agustus tahun ini telah mengidentifikasi dan sedang menindaklanjuti minat investasi di sektor kelistrikan senilai US$ 47,1 miliar dan US$ 23,8 miliar di sektor infrastruktur lainnya. Dari minat tersebut, tujuh proyek senilai US$ 3,6 miliar akan mengajukan izin prinsip investasi dalam waktu dekat.

BKPM pun telah melakukan berbagai penyederhanaan perizinan dan pemberian fasilitas insentif fiskal bagi investasi sektor infrastruktur. Khusus untuk perizinan kelistrikan telah disederhanakan menjadi 25 izin dalam 256 hail Kendati demikian, Franky mengakui, masih banyak ruang untuk penyederhanaan lebih lanjut dan proses ini terns dilakukan.

Belajar dari pengalaman semester I kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea, perizinan daerah selalu menjadi keluhan para investor. Apalagi diperuncing dengan adanya sikap monopoli yang masih dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Indonesia. Padahal, rasio listrik Indonesia baru mencapai 0,8 MWh per kapita.

Kelak, jika target 35 ribu megawatt terealisasi pun, konsumsi hanya akan meningkat menjadi 1,8 MWh per kapita.

“Jadi selama ini monopoli ada di PLN. Kalau swasta masuk membangun pembangkit listrik untuk klien atau pelanggannya kan butuh perizinan. Artinya butuh kepastian dari PLN untuk melepaskan wilayah usahanya. Belum lagi kalau dia sebagai PPP (public private partnership), ini perizinan daerah masih dikeluhkan oleh para investor,” jelas Tamba.

Tambah mengatakan, memang sudah ada upaya land caping yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Land caping bisa membantu investor dalam pembebasan lahan, khususnya apabila terjadi perubahan harga tanah akan ditanggung oleh pemerintah.

“Pemerintah memang sudah siapkan fasilitas land fund. Itu belum terealisasi sekarang di Kementerian PUPR. Jadi masih belum ada kesepakatan dengan pemilik lahan,” kata Tamba.

Realisasi Infrastruktur

Secara umum, Franky menuturkan, pada semester I tercatat total nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp 72,2 triliun. Nilai ini sudah mencapai 63% realisasi tahun 2014 atau 94% realisasi tahun 2013.

BKPM pun mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang signifikan di sektor ini. Selama semester I-2015, BKPM menerbitkan izin prinsip investasi senilai Rp 314 triliun atau meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun laju.

“Realisasi proyek infrastruktur menjadikan daya saing investasi Indonesia akan meningkat ke depan. Sebab, infrastruktur dan logistik merupakan satu dari lima tantangan utama dalam berbisnis di Indonesia. Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Franky.

Lebih lanjut, BKPM pun tengah membidik beberapa investor asing asal Amerika Serikat, Australia, Inggris, Uni Emirate Arab, dan Malaysia untuk memasarkan proyek-proyek infrastruktur.

Staf Ahli Wakil Presiden (Wapres) atau Mantan Ketua Apindo Sofyan Wanandi menegaskan, disparitas antara kawasan di Indonesia ditunjukkan oleh kesenjangan infrastruktur yang terjadi. Untuk itu, perencanaan pembangunan infrastruktur pemerintah harus sesuai dengan ekonomi daerah.

“Pemerintah perlu menyediakan transportasi publik yang melayani distribusi perdagangan, menyediakan perumahan rakyat, meningkatkan penggunaan jasa komunikasi, dan meminimalisasi lingkungan kumuh, dan menciptakan ketahanan pangan,” tutur Sofyan.

Sementara itu, Ekonom Universitas Atmajaya A Prasentyantoko menilai, di tengah gejolak ekonomi global, pemerintah perlu menciptakan daya saing yang bersumber dari pembangunan infrastruktur. Perlu diputuskan mana saja proyek-proyek infrastruktur yang harus menjadi fokus utama. Bahkan diperlukan sinkronisasi apakah ada perundang-undangan atau kelembagaan yang harus diharmonisasi.

Sumber : Investor Daily 1 September 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id
Updated on    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *