2016, Pemerintah Cabut Subsidi 20 Juta Pelanggan Listrik

listrik-rumah-tangga

Pemerintah dan Komisi VII DPR RI telah menyepakati subsidi listrik tahun depan sebesar Rp 37,31 triliun atau 57,53% lebih rendah dari subsidi tahun ini Rp 64,85 triliun. Karenanya, sekitar 20 juta pelanggan rumah tangga kecil (R1) 450-900 volt ampere (VA) tak lagi dapat subsidi.

Direktur PLN Murtaqi Syamsuddin menuturkan, dengan kesepakatan tersebut, maka subsidi listrik akan disalurkan dengan lebih terarah. Tepatnya, pada tahun depan, hanya 24,7 juta pelanggan rumah tangga yang berhak memperoleh subsidi.

“Kalau (rancangan APBN) nanti sudah jadi Undang-Undang, PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan berkoordinasi dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Koordinasi disebutnya perlu dilakukan lantaran penentuan 24,7 juta pelanggan yang mendapat subsidi tersebut berdasarkan daftar keluarga miskin dan rentan miskin TNP2K. Jika nantinya jumlah keluarga bertambah, pemerintah juga akan menambah anggaran subsidi listrik.

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menambahkan sekarang ini terdapat sekitar 45 juta pelanggan 450-900 VA yang menikmati subsidi. Jika subsidi hanya diberikan pada pelanggan tertentu, maka sisa sekitar 20 juta pelanggan rumah tangga tidak akan bisa lagi menikmati listrik dengan harga rendah.

Meski demikian, Benny mengaku belum mendapat arahan apakah pelanggan yang tak lagi mendapat subsidi akan dinaikkan tarifnya secara bertahap atau dimigrasikan ke 1.300 VA yang memang sudah tarif keekonomian. Apapun skemanya, mulai 1 Januari nanti hanya rumah tangga yang miskin dan rentan miskin yang berhak mendapat subsidi.

Info Terkait :   Subsidi Dicabut Jokowi : Perlu Rekonsiliasi Data Keluarga Miskin

“Kami tunggu dulu hasil di Badan Anggaran. Setelah itu kami akan menjalankan bagaimana arahan pemerintah,” jelas dia. Saat ini tarif listrik untuk pelanggan 450-900 VA dipatok Rp 415 per kilowatt hour (kWh), jauh lebih rendah dari tarif 1.300 VA yang mencapai sekitar Rp 1.300 per kWh.

Kalaupun harus memigrasikan 20 juta pelanggan rumah tangga ke golongan 1.300 VA pihaknya optimistis dapat menyelesaikannya sebelum 1 Januari 2016. Terkait biaya migrasi, perseroan masih menunggu arahan dari pemerintah. Saat ini biaya migrasi tegangan ini dipatok Rp 820 ribu.

“Kalau disuruh gratis, kami akan gratiskan. Tetapi kami akan minta subsidi karena biayanya lumayan kalau untuk 20 juta pelanggan,” tutur dia.

Penurunan subsidi ini disebutnya tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan konsumsi listrik nasional. Namun, diakuinya ada kemungkinan bahwa pelanggan rumah tangga yang tak lagi mendapat subsidi akan menghemat pemakaian listriknya. “Ini berarti efisiensi buat PLN kalau konsumen yang berhemat di daerah yang masih dipasok PLTD,” tambah Benny.

Penjualan Listrik Mulai Naik

Di sisi lain, penjualan listrik perseroan mulai menunjukkan tren kenaikan pada Agustus lalu. Menurut Benny, sampai Juli lalu, pertumbuhan penjualan listrik tercatat hanya sekitar 1% saja. “Tetapi kemarin Agustus pertumbuhannya sudah 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendorongnya APBD mulai cair,” kata dia.

Info Terkait :   BPP Turun, Penyediaan Listrik Semakin Efisien

Walaupun diakuinya, hingga akhir tahun nanti, pertumbuhan penjualan listrik tidak akan setinggi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2015 yakni 9%. Dengan sisa waktu yang minim di tahun ini, kenaikan penjualan tidak akan terlalu signifikan. “Kira-kira sampai akhir tahun, full year tumbuh 3%,” ujarnya.

Benny menuturkan, pihaknya sadar bahwa pelanggan industri masih dalam kondisi sulit sehingga penjualan listrik belum bisa optimal. Pihaknya kini tengah mencari skema untuk menurunkan tarif listrik industri bagi industri penyerap tenaga kerja cukup besar yang terganggu daya saingnya.

“Kalau nanti tidak dibantu dan industri mati, pelanggan PLN juga akan berkurang. Jadi kalau bisa dilakukan sesuatu untuk menyelematkan industri,” jelasnya.

Penurunan tarif itu disebutnya akan diupayakan di luar dari dampak perubahan tarif mengikuti kurs dan harga minyak. Salah satu opsi yang memungkinkan yakni dengan memotong tagihan saat ini untuk kemudian ditagihkan pada tahun depan. Opsi ini dengan harapan kondisi ekonomis pada tahun depan sudah membaik.

“Tetapi ini baru pemikiran saya saja, belum keputusan final PLN. Kami masih harus hitung lagi. Paling tidak, kami menunjukkan simpati,” papar Benny.

Untuk jangka panjang, tambah Benny, tarif listrik baru bisa diturunkan jika biaya pokok produksi (BPP) listrik ditekan. Caranya yakni dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), percepatan pembangunan pembangkit listrik, serta meminimalkan hambatan dalam pembangunan transmisi.

Sumber : Investor Daily 21 September 2015

Sakana Food Depok www.sakana.id
Updated on     Info Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *